sriwijayamedia.com- Meski sempat berpindah tempat lantaran pihak kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta tidak berkenan mengeluarkan izin penggunaan gedung untuk kegiatan konsolidasi Konferensi Republik yang diikuti oleh lintas aktivis dan para tokoh pada Minggu (28/6/2026) pagi, akhirnya kegiatan tetap dilaksanakan pada sore hari dengan mencari lokasi yang tak jauh dari tempat semula, yakni disekitar kawasan Cikini, Jakarta Pusat.
Untuk lebih memperluas jaringan dan kepersertaan, pihak penyelenggara bahkan membuka konsolidasi secara terbuka melalui daring.
Diakhir kegiatan dari sejumlah daerah menyatakan kesiapannya untuk menggelar acara serupa, seperti di Medan, Bandung, dan NTT.
Dari kegiatan diskusi yang berlangsung hampir lima jam dan diikuti ratusan peserta ini berhasil membahas tiga tema, yaitu platform, desain dan kepengurusan.
Sebanyak 17 nama calon kandidat pemimpin bidang dan tiga orang tim formatur berhasil diperoleh dalam diskusi Konferensi Republik kali ini.
Sekretaris Umum Panitia Konferensi Republik sekaligus mantan Deputi Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengatakan saat ini yang dibutuhkan dalam gerakan adalah jejaring, bukan sekedar struktur organisasi.
Sebab, kata dia, Republik baru membutuhkan gerakan baru yang tidak usah berubah, namun tetap dengan otentik masing-masing dan tetap terhubung.
Tidak lebur, namun terhubung. Semua peserta sepakat niai kebaikan untuk publik. Gotong royong, koalisi mesti lintas generasi, lintas sektor dan lintas aktor.
”Belajar dari gerakan 98,kita harus memikirkan apa yang kita mau. Musuh yang dihadapi oleh generasi gerakan 98 dan 2026 berbeda. Yang kita butuhkan sekarang adalah infrastruktur gerakan,” ujar Yanuar, Selasa (30/6/2026).
Sementara Akademisi Syaiful Mujani menyampaikan perihal kebebasan epistimologi, yaitu kebebasan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, menggalinya, memperolehnya, mendiskusikannya dan memperolehnya dijamin dalam konstitusi pasal 28f.
Pada studi pertama yang pernah dilakukan, lanjut dia, lembaga yang mengkaji kebebasan diseluruh dunia, termasuk Indonesia, dimana lembaga ini berpusat di Swedia.
Hasil studi itu mendiskusikan dan mensosialisasikannya di publik. Dengan skor kebebasan yang digunakan sebagai indikator.
”Adakah kebebasan itu kita dapatkan disini?. Skor 7 untuk kebebasan berdiskusi, mensosialisasikan, baik laki-laki maupun perempuan. Skor kita ini pada awal reformasi 2.000-2.010. Dibawah pemerintahan sekarang berdasar observasi tahun lalu, nilainya 5,” terang Syaiful.
Artinya Indonesia tidak lolos untuk kebebasan akademik dan diskusi. Disini publik bisa menilai apakah secara umum, masyarakat takut bicara politik atau tidak?.
“Pada 20 tahun lalu kita punya, tapi sejak 2025 kita hanya dapat angka 3 dari 7 untuk kebebasan bicara politik. Ketakutan masyarakat publik untuk bicara politik terlihat dan itu harus kita lawan,” jelas Syaiful. (Santi)
