Sriwijayamedia.com- Ketua Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Palembang Wawan Setiawan menyatakan dukungannya agar institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden.
Menurut dia, posisi tersebut penting untuk menjaga netralitas, profesionalisme, serta efektivitas Polri dalam menjalankan tugas sebagai penjaga keamanan dan penegak hukum di Indonesia.
Wawan menilai, penempatan Polri langsung di bawah Presiden memiliki dasar konstitusional yang kuat serta relevan dengan kondisi Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah luas, jumlah penduduk besar, dan tingkat keragaman sosial yang tinggi.
Dalam konteks tersebut, kata dia, Polri membutuhkan kewenangan nasional yang tidak terikat pada kepentingan sektoral kementerian tertentu.
“Polri memiliki tugas yang lintas sektor dan berskala nasional. Jika ditempatkan di bawah kementerian, ada potensi terjadinya konflik kepentingan politik maupun birokratis yang dapat memengaruhi independensi penegakan hukum. Oleh karena itu, posisi langsung di bawah Presiden menjadi pilihan yang paling rasional,” terang Wawan, Selasa (27/1/2026).
Ia juga menekankan bahwa netralitas Polri merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya supremasi hukum dan kepercayaan publik.
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dinilai memiliki legitimasi konstitusional untuk memastikan Polri tetap berada dalam koridor profesional, tanpa intervensi kepentingan politik praktis.
Wawan mendorong agar wacana perubahan struktur kelembagaan Polri dikaji secara mendalam dan akademis, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap stabilitas keamanan nasional, sistem hukum, serta karakter geografis dan sosiologis Indonesia.
“Kajian akademis sangat diperlukan agar setiap kebijakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dengan kebutuhan bangsa. Indonesia bukan negara kecil dan homogen, sehingga pengelolaan keamanan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan nasional,” imbuhnya.
Menurut Wawan, dukungan ini bukan semata-mata bersifat politis, melainkan didasarkan pada rasionalitas tata kelola negara yang menempatkan keamanan sebagai urusan strategis nasional.
Dengan demikian, Polri diharapkan dapat terus menjalankan fungsinya secara optimal, profesional, dan dipercaya masyarakat.(wan)
