Sriwijayamedia.com – Menanggapi keputusan pemerintah yang akhirnya menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan pertamax, menimbulkan reaksi kegeraman dikalangan pegiat hak asasi manusia (HAM).
Salah satunya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang jelas-jelas menolak keras kebijakan pemerintah menaikan harga BBM per Sabtu, 4 September 2022.
Ada sejumlah alasan yang mendasari penolakan tersebut. Pertama, masyarakat sedang dalam keadaan sulit dan kenaikan BBM akan berdampak kepada seluruh kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Menurut Ketua YLBHI Muhamad Isnur, kebijakan itu tentu akan menimbulkan dampak kemiskinan struktural yang lebih besar di masyarakat.
Seharusnya pemerintah mencari cara-cara lain untuk tidak menambah penderitaan rakyat, misalnya, subsidi harga BBM dicabut, tapi pemerintah masih membangun ibu kota Negara (IKN), masih membangun proyek-proyek mercu suar yang membutuhkan uang banyak.
Bahkan masih memberikan subsidi kepada perusahaan sawit. Misalnya lagi, pemerintah enggan memberikan penghapusan royalty 0% pada batubara.
“Banyak subsidi untuk masyarakat miskin dicabut, tapi subsidi buat para pengusaha besar diberikan. Jadi ada kontradiksi disana,” ujar M Isnur, dalam wawancara khusus, di Jakarta, Senin (5/9/2022).
Kedua, pemerintah juga harus mengecek kembali, apakah ada probem besar pada faktor pengelolaan menejerial di Pertamina.
Jangan sampai ppersoalan sesungguhnya ternyata ada didalam tubuh pertamina sendiri. Padahal didalamnya masih ada ketidaktransparan dan ketidak akuntabelan.
Kemudian juga menjadi bermasalah, dimana harga BBM di Negara lain, Malaysia misalnya, yang bisa lebih murah dan tidak bermasalah. Dimana dengan harga ron yang tak jauh beda dengan Pertamina bisa jauh lebih murah.
Sehingga masyarakat bisa menilah sebenarnya bahwa kenaikan harga itu tidak perlu dibuat terlalu tinggi. Nyatanya di Malaysia dan negara lain BBM bisa dijual dengan harga yang lebih murah.
Dia mengilustrasikan ketika bicara subsidi tapi harga pertamax juga naik. Padahal sejak dulu pertamax tidak pernah disubsidinya. Disaat harga minyak dunia dan dinegara-negara lain justru turun (anjlok), pertamax yang tidak ada subsidi, naik juga.
“Jadi pertanyaan besar, ketulusan dan kejujurannya pemerintah kita ragukan. Jangan-jangan sebenarnya adalah problem didalam intra Pertamina, bagaimana mengelola suplaition dan pengelolaan keuangannya, sehingga tidak sanggup menjaga harga keekonomian, lalu harga BBM dinaikan,” terang Isnur.
Dari alasan tersebut diatas, maka pihaknya mengecam pemerintah yang menaikan harga BBM. Pemerintah harus kembali melihat dengan jernih keadaan masyatakat.
YLBHI sekarang siap menemani masyarakat untuk melakukan protes,dan demonstrasi. Polisi dan aparat harus melindungi pihak-pihak yang melakukan penolakan.
Penolakan menjadi bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dilindungi.
“Jadi jangan halangi, jangan dikerasi, dan jangan dipukuli orang-orang yang berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM,” pinta Isnur kepada aparat dalam menghadapi para pengunjukrasa menolak kenaikan harga BBM.(Santi)
Dalam momen kenaikan harga BBM baru-baru ini, menurut Isnur sudah ada beberapa kelompok aksi yang meminta pendampingan hukum dari YLBHI maupun LBH provinsi , diantaranya dari kelompok aksi kalangan mahasiswa.
