Sriwijayamedia.com- Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) hingga 31 Oktober 2025 diklaim menunjukkan ketahanan fiskal yang semakin kuat dibandingkan posisi September.
Pendapatan negara tumbuh lebih tinggi, Transfer ke Daerah (TKD) meningkat, dan sejumlah indikator kesejahteraan membaik, sementara belanja pemerintah pusat masih terkontraksi seiring kebijakan efisiensi anggaran.
Ketua Kelompok Kerja Teknis Kerja Sama, Kehumasan, dan Layanan Publik Sekretariat Bersama Kemenkeu Provinsi Sumsel Agung Heru Pranyoto menegaskan hingga Oktober, pendapatan negara mencapai Rp12,12 triliun atau 68,81% dari target, naik dari Rp10,68 triliun pada September.
Kenaikan ini terutama berasal dari penguatan penerimaan pajak dan kepabeanan. Penerimaan pajak tercatat Rp9,44 triliun (63,28%), tumbuh 9,4% (yoy) dan lebih tinggi dibanding capaian September yang baru mencapai Rp8,25 triliun.
“Peningkatan ini didorong implementasi coretax serta naiknya setoran PPN dan PPh Badan dari sektor kelapa sawit dan karet,” kata Agung, Senin (24/11/2025).
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp392,75 miliar (152,17%), meningkat dari Rp348,35 miliar pada September, dengan pertumbuhan 69,84% (yoy) yang ditopang kenaikan bea keluar CPO dan produk turunannya seiring kenaikan Harga Patokan Ekspor.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga melanjutkan tren positif mencapai Rp2,29 triliun (93,67%), termasuk PNBP Lelang yang kembali menunjukkan performa kuat.
Dia melanjutkan belanja negara hingga Oktober tercatat Rp38,36 triliun (76,64%), naik dari Rp34,27 triliun pada September. Namun secara tahunan masih terkontraksi 7,49% (yoy).
Belanja Kementerian/Lembaga mencapai Rp10,08 triliun (64,89%), meningkat dibanding September (Rp8,68 triliun), tetapi masih terkontraksi 28,42% (yoy) karena efisiensi belanja barang dan modal.
“Belanja modal masih tertahan akibat penundaan dan blokir anggaran, sementara belanja bantuan sosial terus meningkat, terutama untuk program KIP Kuliah dan ATENSI Kemensos,” terangnya.
Dibandingkan September, kata dia, belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan realisasi, meskipun belum sepenuhnya pulih dari dampak kebijakan efisiensi.
TKD tetap menjadi motor penggerak pembangunan daerah dengan realisasi mencapai Rp28,28 triliun (81,93%), meningkat dari Rp25,59 triliun pada September dan tumbuh 3,28% (yoy). Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp10,25 triliun, tumbuh 23,12% (yoy) meningkat dari Rp9,16 triliun bulan sebelumnya.
Pun Dana Alokasi Umum (DAU) juga naik menjadi Rp11,60 triliun (85,05%) dari Rp10,60 triliun pada September.
Percepatan penyaluran TKD pada Oktober menunjukkan bahwa transfer pusat tetap menjadi penopang utama fiskal daerah di tengah terbatasnya ruang ekspansi belanja pusat.
“Indikator ekonomi dan sosial Sumsel menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,20% (yoy), tertinggi kedua di Sumatera,” urainya.
Inflasi Oktober stabil di level 3,49% (yoy), sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,69% pada periode Agustus 2025 dari 3,89% pada Februari 2025. Angka kemiskinan menurun menjadi 10,15%, Gini Ratio berdasarkan data terakhir periode Maret 2025 di 0,311 atau turun 0,020 poin dari data September 2024, dan Nilai Tukar Petani (NTP) naik menjadi 130,58.
Dia mengaku peningkatan indikator ini mengonfirmasi bahwa ekonomi Sumsel tidak hanya stabil tetapi menunjukkan perbaikan pada Oktober.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruh pemerintah daerah juga tumbuh dari posisi September.
Namun, belanja daerah baru terealisasi 55,23%, lebih tinggi dari September (48,92%), tetapi masih memerlukan percepatan terutama pada belanja modal untuk menghindari penumpukan belanja di akhir tahun.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kanwil DJPb, DJP, DJBC, dan DJKN terus memperkuat sinergi fiskal pusat-daerah untuk optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja, percepatan penyaluran TKD, serta dukungan terhadap pelayanan publik dan penguatan ekonomi daerah.
“Momentum positif pada Oktober menjadi dasar penting untuk memperkuat kinerja APBN, Sumsel menjelang akhir tahun 2025,” jelasnya.(cha)
