Ketua Komite III DPD RI Apresiasi Instruksi Presiden Prabowo Bangun 66 RS Berstandar Tinggi

Ketua Komite III DPD RI Dr Filep Wamafma, SH., M.Hum.,/sriwijayamedia.com-adjie

Sriwijayamedia.com – Ketua Komite III DPD RI Dr Filep Wamafma, SH., M.Hum., mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membangun 66 rumah sakit berstandar baik di seluruh daerah di Indonesia, yang disampaikan saat peresmian Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia (KEI), di Solo Technopark, Jawa Tengah, Rabu, 19 November 2025 lalu.

“Kami Komite III DPD RI mengapresiasi langkah konkret presiden untuk pembangunan 66 rumah sakit canggih setara RS KEI di Surakarta. Kita tahu RS KEI ini memiliki peralatan canggih khusus melayani penyakit jantung, dan saat ini hanya ada sekitar 4 rumah sakit bertaraf canggih di Indonesia,” ujar Filep, dalam keterangan persnya, Senin (24/11/2025).

Bacaan Lainnya

Ia mendorong agar diantara puluhan RS baru itu juga dibangun di wilayah timur Indonesia untuk akses kesehatan yang adil dan merata.

“Jadi masyarakat di wilayah timur, termasuk Papua juga punya rujukan RS jantung terbaik tanpa perlu keluar Papua, atau bahkan keluar negeri,” terangnya.

Filep menyampaikan, data Kemenkes RI menunjukkan bahwa Papua memiliki prevalensi jantung yang tinggi, terutama di Papua Tengah di angka 1,65% yang merupakan tertinggi kedua secara nasional di bawah DI Yogyakarta 1,67% dan di atas DKI Jakarta 1,56%.

“Tingginya prevalensi penyakit jantung ini, menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Kemenkes juga besar mengakibatkan kematian karena terlambat didiagnosis. Maka di sisi ini tentu perlu fasilitas yang memadai. Bangunlah RS canggih di Papua, beri layanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat,” ujar Sekretaris MPR for Papua ini.

Dia sepakat dengan Presiden Prabowo bahwa pelayanan kesehatan adalah kewajiban negara.

“Saya berharap kasus kematian ibu hamil dan anak yang dikandungnya di Sentani, Jayapura ini jadi pelajaran penting untuk pemerintah, jadi potret masalah layanan kesehatan di Papua, layanan kesehatan dasar untuk persalinan dan inilah wajah masih rumitnya birokrasi hingga nyawa menghilang, mirisnya justru terjadi di kota. Bagaimana dengan masyarakat kita di pedalaman?”, sebutnya.

Senator Papua Barat ini juga menyampaikan bahwa kasus kematian mama Papua Irene Sokoy dan bayi yang dikandungnya telah ditindaklanjuti ke Kemenkes RI.

Menurut dia, Kemenkes akan segera melakukan investigasi kronologi sekaligus mengevaluasi pihak-pihak yang terkait di daerah.

“Kasus ibu Irene Sokoy, kader posyandu aktif di Jayapura telah mendapat respons dan perhatian dari Kemenkes RI. Nanti akan ada investigasi menyeluruh. Harapan kami ini juga akan jadi kesempatan untuk memperbaiki layanan kesehatan dan birokrasi yang efektif di Papua, dan berdampak juga ke daerah-daerah lain dengan masalah serupa,” jelas Filep. (Adjie)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *