Sriwijayamedia.com – Strategi kebangkitan dan penguatan perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19 terus dilaksanakan pemerintah melalui berbagai upaya.
Salah satunya ialah melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNBBI) berupa Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) selaras dengan amanat Undang-Undang No 3/2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah No 29/2018 tentang Pemberdayaan Industri.
“Dalam hal ini, tentunya Pemkab Muba sangat mendukung akan P3DN. Dengan adanya program P3DN ini, dapat mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri,” kata Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Muba Musni Wijaya, S.Sos., M.Si., saat mengikuti workshop P3DN dan Keamanan Siber di Ruang Rapat Sekda, Selasa (6/9/2022).
Musni mengungkapkan, pelaksanaan program P3DN di tahun 2022 sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri dan produk UMKM.
Bahkan, P3DN menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional.
“Mari secara bersama kita sukseskan program P3DN. Gunakan dan cintai produk dalam negeri untuk kesejahteraan negeri ini,” tuturnya.
Sementara itu, Sales Director Acer Indonesia Leny Ng mengatakan, melalui program P3DN, Acer Indonesia sebagai produk dalam negeri berharap agar seluruh masyarakat Indonesia dapat mendukung P3DN, dengan mengutamakan semua produk dalam negeri untuk keperluan sehari-hari.
“Saat ini, Acer Indonesia memberikan layanan tambahan. Seperti halnya, dalam penggunaan teknologi keamanan siber menjadi sangat penting. Dengan ini, Acer Indonesia memberikan layanan berupa Assessment Security For Indonesia. Layanan ini akan diberikan secara maksimal untuk mendukung tranformasi digital dengan memberikan keamanan dan juga kenyamanan,” jelasnya.
Acara workshop P3DN dan Keamanan Siber di daerah dihadiri pemateri berkompeten di bidangnya masing-masing diantaranya Nyimas Dwi Koryati, SE., M.Si., Analis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Substansi Perindustrian dan Perdagangan.
Lalu, Yusuf A Simatupang, Tim tata kelola sistem elektronik pemerintah Kemenkominfo. Kemudian lwan Herniwan, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Dr Ucup Hidayat, S.Si., MM., Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.(Berry)
