Sriwijayamedia.com- Presiden Koalisi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal secara resmi menyampaikan bahwa setelah pemerintah mengumumkan nilai kenaikan upah minimum tahun 2026 pada 21 November 2025, KSPI bersama Partai Buruh akan menggelar dua aksi besar secara nasional.
Menurut Iqbal, langkah aksi ini merupakan konsekuensi logis dari sikap pemerintah yang dinilai mengabaikan kepentingan kelas pekerja dan berpotensi memaksakan nilai kenaikan upah dengan indeks tertentu yang rendah, sehingga berdampak langsung pada penurunan daya beli buruh di seluruh Indonesia.
Dalam pernyataannya, Iqbal menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya bentuk protes biasa, tetapi merupakan gerakan nasional yang akan dilakukan secara serentak di kota-kota industri.
Ia menyampaikan bahwa KSPI dan Partai Buruh telah menyiapkan aksi besar pertama pada 22 November 2025.
“Saya ulangi, aksi pertama 22 November 2025. Ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia turun ke jalan. Gerakannya serentak, masif, dan dilakukan di seluruh kota-kota industri,” ujar Said Iqbal, Selasa (18/11/2025).
Iqbal menjelaskan bahwa untuk wilayah Jakarta, aksi dipusatkan di Istana Negara atau di DPR RI pada 22 November 2025.
Menurut dia, keputusan final apakah aksi dipusatkan di Istana atau DPR RI ditentukan sesuai dinamika lapangan.
Bahkan peluang aksi berlangsung selama dua hari, yakni 22 hingga 23 November 2025, sangat mungkin terjadi. Namun untuk sementara keputusan final baru ditetapkan pada 22 November sebagai hari utama aksi.
Di Jakarta sendiri diperkirakan sebanyak lima belas ribu buruh akan ikut serta melakukan aksi nasional tersebut.
“Ratusan ribu buruh akan turun ke jalan, dan khusus di Jakarta akan ada sekitar lima belas ribu buruh menuju Istana atau DPR RI. Kita melihat kondisi lapangan, tetapi untuk 22 sudah diputuskan,” jelasnya.
Said Iqbal menegaskan bahwa aksi pada 22 November ini akan benar-benar membuat kawasan industri di Indonesia menjadi lumpuh secara aktivitas karena pekerja akan turun ke jalan.
Ia menyatakan bahwa aksi besar tersebut merupakan respon langsung setelah pemerintah mengumumkan kebijakan upah minimum pada 21 November.
“Mengapa 22 November?, karena sehari setelah diumumkan. Kita tahu angka-angkanya dari Dewan Pengupahan, jadi aksi ini adalah reaksi yang sah, cepat, dan tidak bisa ditunda,” tegasnya.
Dalam pernyataan sama, Iqbal mengungkapkan seluruh kota dan wilayah industri yang akan melakukan aksi besar-besaran.
Di Jakarta aksi dipusatkan di Istana Negara atau DPR RI. Di Bandung aksi akan berlangsung di Gedung Sate, Jawa Barat. Di Serang aksi dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi Banten. Di Semarang massa buruh akan melakukan aksi di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Di Surabaya aksi sentral dipastikan berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Timur dan diperkirakan mencapai lebih dari sepuluh ribu peserta aksi karena wilayah tersebut, termasuk salah satu kawasan industri terbesar.
Selanjutnya aksi juga dilakukan di Batam, Kepulauan Riau, di depan Kantor Wali Kota Batam. Iqbal menegaskan bahwa aksi juga dilakukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di depan Kantor Gubernur Banjarmasin serta di Samarinda, Kalimantan Timur di kantor gubernur wilayah tersebut.
Tidak berhenti di wilayah Barat dan Tengah Indonesia, aksi besar juga akan dilangsungkan di Banda Aceh, Aceh, kemudian di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dilanjutkan di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, kemudian akan dilakukan di Pekanbaru, Provinsi Riau.
Aksi turut dilakukan di Sulawesi Selatan yang disebut Iqbal sebagai wilayah militansi tinggi dengan sentral aksi berada di Kota Makassar.
Iqbal juga menyebut aksi di Morowali, Sulawesi Tengah, yang akan dilakukan di kantor Bupati Morowali.
Selain itu aksi dipastikan berlangsung di Manado, Sulawesi Utara dan di Konawe, Sulawesi Tenggara sebagai wilayah industri berbasis pertambangan dan manufaktur.
Untuk wilayah Timur, aksi juga akan berlangsung di Ternate, Maluku Utara, kemudian di Ambon, Maluku, serta di Mimika, Papua Tengah sebagai wilayah operasi pertambangan besar, dilanjutkan dengan aksi buruh di Merauke, Papua Selatan.
Kemudian buruh dari wilayah Nusa Tenggara Timur melakukan aksi di Kota Kupang dan buruh di wilayah Nusa Tenggara Barat akan bergerak melaksanakan aksi di Lombok atau Mataram.
Iqbal menegaskan bahwa selain kota-kota yang sudah disebutkan, masih banyak kota industri lain yang siap bergabung karena rangkaian aksi ini berskala nasional dan menyentuh semua basis buruh industri di Indonesia.
Iqbal menyampaikan bahwa aksi ini menjadi bentuk peringatan keras kepada pemerintah agar tidak gegabah dalam menentukan formula pengupahan serta tidak tunduk kepada tekanan oligarki pengusaha.
Ia menyebut bahwa buruh tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan, tetapi menuntut penghormatan terhadap kesejahteraan dan martabat pekerja.
Menurut dia, apabila kebijakan yang diumumkan pemerintah tidak sesuai harapan dan tidak memperhatikan keadilan penghasilan pekerja, maka aksi besar kedua akan dilanjutkan sebagai kelanjutan sikap politik perjuangan buruh.
“Kalau nilai indeks tertentu diumumkan rendah, kami akan tetap melakukan langkah lanjutan. Pada 22 November adalah awal dari gelombang aksi besar-besaran seluruh buruh Indonesia. Lumpuh itu kota-kota industri, karena buruh tidak akan tinggal diam,” urai Iqbal.(santi)
