Sriwijayamedia.com- Menyikapi reaksi pengamat komunikasi dan akademisi, Ade Armando, yang tidak puas dengan metode survei CELIOS pada 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran yang trendnya (poinnya) mengalami penurunan, Peneliti CELIOS Atina Rizqiana mengatakan bahwa raport merah untuk pemerintahan Prabowo-Gibran dan negatif image untuk Polri, sebetulnya survei okasional.
Penilaian yang diberikan oleh subjek surveyor berasal dari ratusan lebih wartawan nasional dari berbagai media dan dipilih secara random.
“Raport merah itu sebenarnya datang dari wartawan-wartawan yang tentunya banyak mengekspos kebijakan-kebijakan atau keputusan yang diambil Prabowo,” kata Atina Rizqiana, usai mengikuti diskusi tentang energi dikawasan Cikini, Jakarta, belum lama ini.
Terkait reformasi Polri, kata dia, point utama adalah kewenangan Polri harus menjadi perhatian karena berujung pada banyaknya kriminalisasi, terutama yang dialami oleh para aktivis yang berunjuk rasa.
Di dalam melaksanakan tugas, ia berharap Polri benar-benar kembali ke jati dirinya yang lebih berpihak kepada masyarakat dan melayaninya dengan baik, sesuai semboyan Polri yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.
“Kami berharap Polisi agak lebih pro masyarakat. Katanya pelayan masyarakat,” ungkap Rizqiana.
Meski secara khusus CELIOS belum melakukan riset dan evaluasi untuk Polri, namun tidak menutup kemungkinan nantinya CELIOS akan melakukannya.
“Belum digarap oleh Celios, mungkin nanti,” jelasnya.
Terkait survei CELIOS untuk 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, CELIOS merilis hasil evaluasi kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada Oktober lalu.
Hasil evaluasi berbasis survei tersebut untuk menilai pencapaian berbagai program termasuk penegakan hukum.
Berdasar hasil survei CELIOS, salah satu catatan merah adalah anjloknya kinerja Polri dalam satu tahun terakhir.
Survei menunjukkan bahwa janji reformasi sektor keamanan belum berjalan. Polri hanya mendapat nilai 2 dari 10 point untuk nilai yang diberikan.
Dimana 75 persen publik menilai penegakan hukum buruk atau sangat buruk, dan 43 persen menilai pemberantasan korupsi tidak efektif.
Tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri juga dinilai sangat rendah, sehingga timbul desakan untuk melakukan reformasi menyeluruh dan pergantian terhadap Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Menurut CELIOS, data ini menunjukkan bahwa supremasi hukum belum menjadi prioritas dalam satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
CELIOS juga mengaku laporan survei menggunakan dua pendekatan utama, yaitu survei expert judgement (panel) dan survei publik, yang dilakukan dengan melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga media nasional.
Survei publik dilakukan untuk menangkap persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan melibatkan 1.338 responden dari berbagai wilayah Indonesia. Metode penelitiannya sendiri dilakukan pada September – 13 Oktober 2025.
Pada akun tiktok milik @dob.nafstuff, pengamat komunikasi dan akademisi Ade Armando melontarkan kritik tajam terhadap metode riset yang digunakan oleh CELIOS tersebut.
Menurut Ade, CELIOS justru memperlihatkan praktik penelitian yang jauh dari standar ilmiah, terutama ketika mengklaim menggunakan metode expert judgment.
“Dalam expert judgment, peneliti tidak boleh sembarangan memilih narasumber. Mereka harus benar-benar ahli, berasal dari lembaga kredibel, punya rekam jejak kuat, dan mampu memberi penilaian objektif,” tegas Ade.
Ia menilai, Celios justru mengabaikan prinsip dasar tersebut. Publik tidak diberi tahu siapa para “ahli” yang diwawancarai, bagaimana kualifikasi mereka, dari media apa mereka berasal, hingga apakah mereka memiliki kompetensi memadai untuk menilai kinerja pemerintah.
“Kita tidak tahu apakah yang diwawancara wartawan senior, pemred media nasional, atau jurnalis baru setahun kerja dari media kecil di daerah. Tanpa itu semua, bagaimana publik bisa menilai bobot dan kredibilitas penilaiannya?” tanya Ade.(santi)
