Sriwijayamedia.com- Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan siap bertanggung jawab soal polemik Whoosh adalah sesuatu yang tepat.
Hal ini karena Prabowo menempatkan diri dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan.
Karena apa pun yang terjadi di negara ini, merupakan tanggung jawab dirinya sebagai pucuk pimpinan di Republik Indonesia (RI).
“Kapasitas dan tanggung jawab Prabowo Subianto soal polemik Whoosh tentunya sudah sesuai kapasitas sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan,” kata Hari kepada media, Kamis (6/11/2025).
Terlebih kata Hari, proyek Kereta Cepat Whoosh tersebut tidak hanya business or business (B2B) saja, akan tetapi ada kaitan antara government to government (G2G) atau government to business (G2B), yang tentu akan melibatkan peran kepala negara di kedua belah pihak.
“Siapapun kepala negaranya, secara diplomatik akan mengambil tanggung jawab karena proyek berdiri antar dua negara,” paparnya.
Hanya saja ia tetap menggarisbawahi, jangan sampai utang-utang Whoosh sepenuhnya ditanggung oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)).
“Akan tetapi kasus Whoosh jangan menjadi beban APBN saat ini,” terangnya.
Persoalan Whoosh sebenarnya berasal dari sisi fundamental.
Hari pun meminta agar polemik tersebut tetap diselesaikan walaupun Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan tetap akan bertanggung jawab.
“Tapi perlu digarisbawahi, proyek Whoosh bergeser dari B to B menjadi B to G. Lalu, siapa dalang dari pergeseran proyek Whoosh?. Dampaknya APBN harus menanggung beban yang sama-sama kita ketahui bahwa sumber APBN kita dari pajak rakyat,” imbuh Hari.
Ia meminta agar aspek fundamental tersebut dapat dicari dan diungkap ke publik, untuk memastikan bahwa proyek tersebut sesuai prosedur dan tidak cacat hukum maupun administrasi.
“Proyek Whoosh sudah menjadi rahasia umum dimulai sejak era Jokowi berkuasa, lalu bermasalah dan menjadi polemik saat ini,” pungkasnya.
Oleh sebab itu, ia berharap Presiden Prabowo Subianto tidak sepenuhnya menggunakan APBN untuk membayar utang Whoosh kepada Bank di Cina yang sebesar lebih dari 1,2 Triliun Rupiah itu.
“Kalau Prabowo Subianto mau menyudahi polemik dipublik, mungkin bisa dijawab secara mudah bahwa itu menjadi tanggungjawab pemerintahan saat ini. Tapi bukan semudah membalikkan telapak tangan bahwa APBN kita masih menanggung beban hutang lain dan kebutuhan program MBG yang menjadi andalan Prabowo saat ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan jika pemerintahannya akan menanggung persoalan di proyek Whoosh, di mana saat ini proyek warisan Joko Widodo tersebut sedang menjadi perdebatan publik.
Bahkan ia sebagai Kepala Negara menggaransi bahwa dirinya akan bertanggung jawab. Bahkan berdasarkan laporan yang ia terima dan sesuai analisisnya, tidak ada masalah yang terlalu berarti dari layanan transportasi publik tersebut.
“Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, saya hitung enggak ada masalah,” kata Prabowo, usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat pada hari Selasa, 4 November 2025.
Prabowo juga meminta agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak khawatir soal pembayaran utang Whoosh.
Ia mengatakan semua pihak harus berjuang utuk melayani rakyat dan semua sarana merupakan tanggung jawab bersama.
“Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” ujarnya.(irawan)
