Sriwijayamedia.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Kerjasama Pembangunan Denmark Flemming Moller Mortensen, Rabu (7/9/2022).
Pertemuan ini sekaligus merupakan kunjungan balasan dari Menteri Suharso ke Denmark beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut, Menteri mempelajari praktik baik serta wawasan mengenai ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri menjelaskan agenda dan inisiatif yang diusulkan Indonesia dalam kepemimpinanya dalam G20 terutama kelompok kerja pembangunan.
“Isu prioritas yang menjadi sorotan dalam kelompok kerja pembangunan terdiri dari 3 hal. Prioritas pertama adalah memperkuat pemulihan dan ketahanan di negara berkembang untuk menghadapu krisis masa depan,” tutur Menteri.
Prioritas ini terdiri dari UMKM, perlindungan sosial adaptif dan ekonomi hijau termasuk ekonomi biru melalui pembangunan rendah karbon berketahanan iklim.
Prioritas kedua adalah meningkatkan keuangan campuran, dimana Indonesia mengusulkan pembentukan aliansi keuangan campuran global. prioritas ketiga adalah memperkuat komitmen global untuk multilateralisme dalam mencapai SDGs.
“Tujuan dari inisiatif Global Blended Finance Alliance (GBFA) adalah untuk menggalang dana internasional dalam konteks G20 untuk mendukung realisasi proyek terkait SDGs dan solusi iklim,” terangnya.
GBFA akan menjadi pusat pengetahuan dan pengembangan keuangan terpadu dan pembanguna berkelanjutan, termasuk perubahan iklim.
GBFA akan menjadi lembaga multilateral baru yang didirikan untuk memperluas adopsi keuangan campuran di negara-negara berkembang.
Dalam kesempatan itu, Menteri juga menjelaskan sejumlah upaya pengembangan kerjasama bilateral dengan pemerintah Denmark.
“Saat ini, kami sedang mengidentifikasi dan merumuskan tindakan nyata untuk mempromosikan kerja sama bilateral di bidang maritim hijau transportasi, TI dan komunikasi, serta transisi energi,” papar Menteri Suharso.
Pihaknya mengupayakan agar kerjasama ini tidak hanya terbatas pada kerjasama G to-G, tetapi juga akan melibatkan partisipasi swasta serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).(Santi)
