Sriwijayamedia.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumsel menolak kenaikan harga BBM yang sangat memberatkan masyarakat.
H itu terungkap saat conference pers digelar di Sekretariat PKS Sumsel, Jum’at (9/9/2022).
Ketua PKS Sumsel H Askweni, S.Pd., mengatakan pihaknya menilai reaksi masyarakat di lapangan, termasuk aksi demo mahasiswa perihal kenaikan harga BBM sudah sangat bertolak belakang dengan apa yang diinginkan masyarakat.
“Itu tandanya ada yang kurang baik untuk masyarakat,” katanya.
Menurut dia, kebijakan kenaikan harga BBM merupakan kado akhir tahun yang sangat pahit untuk masyarakat dan tidak sejalan dengan motto yang digaungkan pemerintah yakni pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
“Seharusnya hal itu tidak terjadi dan bisa ditunda dulu. Kenaikan BBM itu pasti akan berdampak langsung kepada semua pelaku UMKM, baik sektor formal maupun informal. Serta harga-harga bahan pokok, distribusi juga akan naik,’ tuturnya.
Dia melanjutkan bagaimanapun ini risiko pemerintah untuk menanggung biaya hidup masyarakat. Bukan justru beban berat lantas diberikan ke masyarakat.
“Sebaiknya anggaran belanja itu digunakan dengan semestinya. Lebih baik dialokasikan ke subsidi bagi rakyat. Untuk belanja-belanja yang tidak prioritas dialihkan untuk subsidi BBM. Jalan-jalan negara dan infrastruktur yang rusak diperbaiki saja. Jangan yang aspalnya masih mulus di cor lagi, kan ini tidak masuk akal,” paparnya.
Apalagi sekarang menjelang 2024, kata dia, apakah akan mengumpulkan dana untuk menghadapi pilpres dan pileg 2024. Sehingga semua pihak yang berkepentingan membutuhkan dana besar.
“Disatu sisi ekonomi masyarakat lemah sehingga uang itu bernilai dimata masyarakat. Disisi lain mereka tampil juga sebagai pahlawan dengan memberikan bansos dan lain-lain. Masyarakat kita belum melek dapat Rp600 ribu dikira sudah aman, padahal mereka bisa kehilangan puluhan juta,” terangnya.
Penolakan kenaikan harga BBM ini bukan saja ditentang PKS saja, berbagai elemen juga memprotes kebijakan itu. Seperti mahasiswa, buruh, masyarakat, ojol, semua pelaku ekonomi dan lainnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli menambahkan tidak ada yang berhak mencabut subsidi, karena itu merupakan kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyat.
“Kami sangat menolak kebijakan ini karena sangat menyengsarakan rakyat,” pungkasnya.(Ocha)
