Sriwijayamedia.com – Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah, menilai pengesahan Undang-Undang (UU) Kepariwisataan yang baru membawa angin segar bagi pembangunan sektor pariwisata nasional.
Menurut Trubus, regulasi ini menghadirkan perubahan paradigma yang lebih menekankan pemberdayaan masyarakat lokal dan keterlibatan publik, tidak hanya sebatas pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.
“Selama ini kebijakan pariwisata lebih bersifat top-down dan fokus pada angka kunjungan. Padahal, yang juga penting adalah bagaimana wisatawan tinggal lebih lama, mengonsumsi produk lokal, dan memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” ujar Trubus, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘UU Kepariwisataan Disahkan, Angin Segar Pariwisata Nasional’, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2025).
Trubus menekankan bahwa UU Kepariwisataan terbaru menjawab berbagai persoalan mendasar, mulai dari promosi hingga perlindungan kesejahteraan masyarakat sekitar destinasi.
Ia menilai keberadaan masyarakat lokal kerap hanya menjadi penonton, sementara keputusan strategis ditentukan pemerintah maupun investor.
“Dengan adanya ruang partisipasi publik, masyarakat kini bisa lebih berdaya. Ini yang kita tunggu-tunggu,” ungkapnya.
Trubus menambahkan, regulasi ini juga perlu mengakomodasi masyarakat adat yang selama ini belum sepenuhnya mendapat perlindungan hukum dalam pembangunan pariwisata.
Dia melanjutkan, tantangan kedepan adalah memastikan turunan regulasi berupa peraturan daerah (Perda) selaras dengan kebutuhan masyarakat, termasuk mendukung percepatan promosi kuliner dan produk UMKM lokal.
Ia berharap, sektor pariwisata ke depan tidak hanya bergantung pada keindahan alam, tetapi juga pada kekuatan budaya dan partisipasi publik.
“Intinya, pariwisata harus naik kelas dengan melibatkan masyarakat lokal, diaspora Indonesia, hingga mendorong citra positif bangsa di mata dunia,” jelas Trubus. (Adjie)
