Sriwijayamedia.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mendapatkan sorotan positif dari pemerintah pusat.
Hal itu terungkap saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa (2/9/2025).
Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian secara tegas mengapresiasi kinerja Pemprov Sumsel yang dinilai sigap dan proaktif menjaga stabilitas di tengah berbagai isu sosial yang berkembang.
Rakor tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel H Edward Candra dari Command Center, Palembang.
Rakor ini tak hanya membahas fluktuasi harga, tetapi juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program pembangunan strategis nasional, salah satunya program 3 juta rumah.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga, terutama menjelang bulan September 2025.
Di sisi lain, ia juga menyoroti peran proaktif kepala daerah dalam menjaga kondusifitas wilayah dari provokasi isu-isu menyesatkan di media sosial.
Apresiasi Mendagri secara spesifik ditujukan kepada Gubernur Sumsel H Herman Deru. Bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Gubernur Deru dinilai berhasil mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi.
Menurut Mendagri, upaya ini adalah bukti komitmen pemerintah daerah dalam melindungi warganya.
“Inisiatif kepala daerah sangat penting, karena merekalah yang paling dekat dengan masyarakat dan bisa langsung mengedukasi agar tidak terjebak informasi yang menyesatkan,” ujar Tito.
Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan turut memaparkan kondisi terkini harga pangan, khususnya beras dan gabah.
Dia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menyampaikan bahwa partisipasi pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan program pembangunan 3 juta rumah berjalan sesuai target.
Hal ini menunjukkan bahwa Rakor tersebut tidak hanya fokus pada persoalan jangka pendek seperti inflasi, tetapi juga pada program pembangunan jangka panjang.(cha)
