Sriwijayamedia.com – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan penonaktifan sementara fitur live di platform TikTok bukan instruksi dari pemerintah, melainkan keputusan internal TikTok.
“TikTok secara sukarela menonaktifkan fitur live karena menemukan sejumlah konten negatif selama eskalasi peristiwa yang terjadi dua hari lalu. Konten tersebut dinilai bertentangan dengan community guidelines mereka,” ujar Nezar, disela-sela rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2025).
Nezar menambahkan, pemerintah menghargai langkah TikTok yang secara transparan mengumumkan alasan penutupan sementara fitur tersebut.
Dia berharap kolaborasi antara pemerintah dan platform digital terus terjalin guna menciptakan ruang digital yang aman.
Meski demikian, Nezar mengakui adanya dampak terhadap pelaku UMKM yang memanfaatkan fitur live untuk berdagang.
“Kita memahami keresahan masyarakat, khususnya UMKM. Tapi masih ada fitur-fitur lain di TikTok yang bisa digunakan untuk berjualan. Ke depan, dalam diskusi dengan TikTok, kita akan bahas bagaimana fitur live bisa digunakan secara aman,” jelasnya.
Terkait berapa lama fitur live TikTok akan nonaktif, Nezar menyebut keputusan tersebut sepenuhnya ada di pihak TikTok.
“TikTok masih melakukan evaluasi dan monitoring konten yang melanggar aturan komunitas mereka,” ungkapnya.
Soal kemungkinan konten provokatif yang muncul di platform dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE, Nezar mengatakan pihaknya masih mengkaji lebih lanjut.
“Kita ingin ekspresi warga tetap tersampaikan dengan baik, tapi keselamatan warga juga harus diprioritaskan. Konten provokatif yang mengarah pada kekerasan jelas perlu mendapat perhatian,” pungkasnya. (Adjie)
