Sriwijayamedia.com- Aksi dari Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) melaporkan Bupati PALI ke DPP Partai Gerindra perihal kebijakan pengadaan mobil dinas (mobdin) mengundang reaksi dari aktivis di Kabupaten PALI.
Diketahui, pada Selasa 12 Agustus 2025, laporan tersebut ditujukan langsung kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, sekaligus Presiden Republik Indonesia.
Dalam laporannya, GAASS meminta agar DPP Gerindra segera memanggil dan mengevaluasi Bupati PALI.
Kebijakan Bupati PALI tersebut dinilai tidak sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai efisiensi anggaran, terutama karena nilai anggarannya dinilai signifikan dan terindikasi memiliki persoalan administrasi yang patut ditelaah lebih lanjut.
Polemik itu justru memicu kegaduhan di tengah masyarakat PALI. Karena dilakukan di saat daerah tersebut masih membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik
Kader PMII Kabupaten PALI Edo Saputra mempertanyakan urgensi dari Ketua Umum GAASS Andi Leo dalam membuat laporan tersebut.
Menurut Edo, laporan itu mengindikasi seolah-olah Kabupaten PALI kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Dia mengingatkan agar pihak di luar Kabupaten PALI untuk tidak ikut campur dalam persoalan yang terjadi di PALI saat ini.
“PALI adalah rumah kami, kami lebih tahu persoalan di PALI. Biarlah kami yang urus rumah kami sendiri,” tutur Edo, Rabu (20/8/2025).
Kader PMII itu menduga adanya kepentingan politik dalam aksi tersebut. Apalagi dalam gerakan itu tidak melibatkan masyarakat PALI secara langsung.
“Lantas urgensinya apa,” tanyanya.
Kader PMII itu berharap agar polemik yang terjadi di Kabupaten PALI saat ini agar dapat segera berakhir. Sehingga Bupati dan Wakil Bupati PALI fokus dalam menjalankan roda pemerintahan demi kepentingan masyarakat. (rel)
