Sriwijayamedia.com- Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel H Cik Ujang, menerima langsung aspirasi masyarakat tergabung dalam kelompok aktivis dan organisasi kemasyarakatan (ormas), di halaman Kantor Gubernur Sumsel, pada Senin (14/7/2025).
Dalam aksi itu, massa membawa beberapa keluhan utama, diantaranya proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai masih menyulitkan masyarakat. Massa juga menyoroti banyaknya siswa yang tidak dapat diterima di sekolah negeri favorit.
Selain itu, keluhan mengenai pelayanan kesehatan gratis dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Massa mengklaim masih merasa kesulitan dalam mengakses layanan tersebut di lapangan.
Menanggapi isu pendidikan, Wagub Sumsel H Cik Ujang menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel telah mengambil langkah konkret dengan mengirimkan surat permohonan penambahan rombongan belajar (rombel) ke Kementerian Pendidikan.
Langkah ini diambil untuk mengatasi keterbatasan daya tampung di sekolah-sekolah negeri yang menjadi pilihan utama banyak orang tua dan siswa.
Namun, di hadapan para pengunjuk rasa, Cik Ujang juga mengungkapkan kendala yang dihadapi Pemprov.
“Misalnya dalam satu SMA hanya memiliki empat kelas. Kami ajukan agar ditambah menjadi lima atau enam kelas. Suratnya sudah kami kirimkan, tapi sampai sekarang belum dibalas,” tutur Cik Ujang.
Meskipun surat tersebut belum mendapat tanggapan dari pemerintah pusat, Cik Ujang berharap balasan segera diterima guna memberikan solusi konkret bagi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.
Ia juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Saya ini sangat peduli terhadap pendidikan. Kita harapkan segera ada jawaban agar anak-anak kita bisa tetap sekolah,” ujarnya.
Di sisi lain, Cik Ujang juga mengimbau kepada orang tua dan siswa agar tidak hanya terfokus pada satu atau dua sekolah negeri tertentu.
Ia mengingatkan bahwa masih banyak pilihan sekolah lain yang juga berkualitas, dan mengajak masyarakat untuk memperluas pandangan terhadap opsi pendidikan yang tersedia.
Dalam hal pelayanan kesehatan, Cik Ujang juga menanggapi keluhan terkait layanan kesehatan gratis yang dapat diakses hanya dengan menggunakan KTP.
Dia mengakui bahwa di lapangan, masyarakat memang masih mengalami berbagai kendala dalam memanfaatkan fasilitas tersebut.
Oleh karena itu, pihak Pemprov Sumsel akan terus berupaya untuk memperbaiki sistem dan memperluas jangkauan layanan kesehatan agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
Aksi unjuk rasa tersebut diakhiri dengan harapan besar bahwa masalah pendidikan dan kesehatan akan segera mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah pusat dan daerah.
Masyarakat berharap agar kebijakan-kebijakan yang ada dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang lebih nyata demi kesejahteraan masyarakat Sumsel. (cha)
