Sriwijayamedia.com – Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya sistem ekonomi nasional yang berbasis koperasi.
Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai koperasi merupakan bentuk ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Kalau berbicara persoalan ekonomi Indonesia ya semestinya ekonominya koperasi karena kita tidak menganut ekonomi sosialis kita juga tidak menganut ekonomi liberalis, jadi ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan kalau kita menganut terhadap apa yang sudah digariskan di dalam konstitusi negara undang-undang dasar 1945,” kata Herman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).
Herman mengingatkan bahwa koperasi pernah menjadi kekuatan utama pembangunan ekonomi, khususnya di pedesaan, melalui keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) yang berkembang pesat pada masa Orde Baru.
“Oleh karena itu, sebaiknya memang koperasi dihidupkan kembali memang pasang surut koperasi juga bagian dari perjalanan sejarah kita kita pernah dulu memiliki namanya koperasi unit desa yang sebetulnya di era Orde Baru koperasi unit desa menjadi pembangkit perekonomian di desanya masing-masing,” ungkap Sekjen DPP Partai Demokrat tersebut.
Dia juga menyoroti potensi besar koperasi dalam menopang sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang jumlahnya mencapai lebih dari 65 juta pelaku usaha di Indonesia.
“Saya kira ini landasan pertama yang kemudian melahirkan gagasan menghidupkan kembali koperasi sebagai jangkar kekuatan ekonomi di desa. Yang kedua kita juga memahami bahwa ada 65 juta UMKM yang bergerak di sektor usaha kecil menengah bahkan mikro, oleh karenanya ini yang kelasnya harus dinaikkan. Kelas untuk naik ya tentu harus ada legalitas institusi. Legalitas institusi yang merupakan usaha bersama adalah koperasi,” pungkas Herman. (Adjie)
