Sriwijayamedia.com – Didalam dunia politik terdapat yang namanya politik identitas. Sesuai dengan namanya, politik identitas merupakan politik yang mengacu kepada kepentingan identitasnya kelompoknya sendiri.
Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Kemajemukan tersebut membuat setiap elemen memiliki karakteristiknya sendiri sehingga menciptakan identitasnya masing-masing.
Kenaikan harga BBM pemerintah telah memangkas habis subsidi BBM jenis Pertalite dan Solar.
Alasan pemerintah subsidi BBM telah menjadi beban APBN dan sekaligus membatasi keuangan negara untuk membiayai kegiatan lain. Namun, entah sadar atau tidak selama ini APBN terus membayarkan bunga obligasi untuk recovery bank sebesar Rp 50 – 60 triliun per tahun.
Padahal rusaknya bank-bank itu karena sengaja dirusak oleh keserakahan sedikit orang (pemilik bank, pegawai bank, nasabah nakal) akibat lemahnya pengawasan BI saat itu.
Ada “Politik Identitas” Anggaran dalam APBN kita dengan mengalokasikan dana sekitar Rp60 triliun tiap tahun untuk subsidi obligasi rekapitalisasi perbankan.
Ini adalah subsidi untuk para Obligor BLBI dan Bankir dan sudah berjalan sejak tahun 1999 dan selama ini pemerintah telah menyamarkan pos pembayaran obligasi rekap perbankan ini dengan nama pembayaran surat utang negara (SUN).
Pemerintah tidak menganggap pembayaran utang sebagai komponen yang membebani anggaran dan membatasi kemampuan negara untuk menjalankan kewajiban konstitusi sesuai pembukaan UUD 1945 yaitu, melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan rakyat.
Pemerintah harus bertindak tegas terhadap para obligor yang sudah melakukan kejahatan ekonomi mega skandal BLBI dengan cara memasukkan mereka kedalam daftar hitam.
Menurut saya yang tidak tepat sasaran bukanlah Subsidi BBM melainkan pembayaran bunga obligasi rekap BLBI. Karena bagaimanapun juga Subsidi BBM tetap dapat dinikmati rakyat kecil, beda halnya dengan obligasi rekap BLBI yang hanya dinikmati oleh Obligor BLBI dan Bankir.
Kebijakan pemerintah yang meneruskan pembayaran bunga obligasi rekap ini jelas mencederai rasa keadilan bagi rakyat yang tentunya jika masih berlanjut subsidi obligasi bunga rekap BLBI dalam APBN setiap tahunnya ini adalah fakta “Politik Identitas” Obligor BLBI dalam APBN.
Oleh :
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto
