Sriwijayanedia.com – Wakil Ketua (Waka) DPD RI GKR Hemas menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara DPD RI dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembangunan manusia dan pelestarian kebudayaan secara menyeluruh dan terkoordinasi.
Penegasan tersebut disampaikan GKR Hemas, dalam rapat konsultasi dengan Menko PMK Pratikno, di Jakarta, Senin (19/5/2025).
Pertemuan tersebut membahas mengenai arah kebijakan dan program strategis pemerintah periode 2025–2029, khususnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.
Hemas menyampaikan bahwa Sub Wilayah (Subwil) Barat II yang terdiri dari sembilan provinsi, mencakup hampir tiga perempat populasi Indonesia, sangat menentukan keberhasilan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional.
“Karena jumlah penduduk yang besar, prioritas pembangunan manusia sudah sepatutnya diarahkan ke Subwil Barat II. Segala indikator kemajuan bangsa termasuk partisipasi politik dan pendidikan banyak ditentukan oleh provinsi-provinsi di Jawa, Bali, NTT, dan NTB,” ucap Hemas.
Hemas juga mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk mengatasi stunting.
Ia mengakui masih terdapat tantangan teknis dan sosial dalam pelaksanaannya.
“Pola makan keluarga menjadi akar permasalahan yang harus ditangani secara holistik, bukan hanya melalui program sekolah,” tuturnya.
Tak hanya itu, lanjut Hemas, dukungannya juga diberikan terhadap pendirian Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Langkah ini harus disesuaikan dengan kewenangan daerah dan mendukung Asta Cita Presiden,” ungkapnya.
Dalam bidang kebudayaan, Hemas mengapresiasi berbagai inisiatif lokal yang berjalan baik, namun sering kali tidak terkoordinasi dengan pemerintah daerah dan terkendala oleh anggaran minim.
“Maka perlu dukungan nyata dan koordinasi yang lebih efektif agar pelestarian kebudayaan nasional dapat memberikan dampak yang maksimal,” ucapnya.
Mengenai layanan kesehatan, DPD RI juga mencatat berbagai aspirasi masyarakat terkait beban pemerintah daerah dalam menanggung premi BPJS, di mana tanggungan pusat terbatas pada keluarga miskin.
Aspirasi-aspirasi tersebut, termasuk yang telah dirangkum oleh Tim DPD RI yang akan disampaikan langsung kepada Kemenko PMK, baik secara lisan maupun dalam bentuk digital.
“Saya percaya, asta cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka peluang besar bagi DPD RI untuk membangun kolaborasi dan komunikasi yang lebih efektif dengan pemerintah pusat dan daerah. Tidak perlu lagi kepala daerah ‘berburu’ proyek ke kementerian atau bergantung pada dana aspirasi yang politis,” tegas Hemas.
Sementara itu, Menko PMK Pratikno mengatakan sudah menerima aspirasi DPD. Meski demikian, perlu ada kebijakan yang lebih mikro lagi.
“Kemenko PMK akan memantau semua informasi dari DPD. Sehingga akan melahirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” kata Pratikno.
Pratikno juga menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan manusia yang dimulai dari hilir ke hulu, dengan landasan utama berupa perencanaan keuangan yang matang dan penguatan sistem data dan informasi di lapangan.
“Masalah-masalah di daerah memang perlu ditangani mulai dari hilir, namun yang utama tetaplah data dan informasi. Tanpa itu, kita akan sulit melakukan perencanaan yang tepat di tingkat hulu,” jelasnya. (Adjie)
