Sriwijayamedia.com — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif menyampaikan bahwa pelaksanaan tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua tengah berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di luar negeri.
“Saat ini sedang dilaksanakan tes PPPK tahap kedua secara serentak. Di luar negeri terdapat 13 titik lokasi pelaksanaan tes dengan jumlah peserta sebanyak 28 orang. Seluruh peserta tetap kami layani secara penuh,” ujar Zudan, dalam keterangan persnya, di Kompleks Parlemen, Senin (22/4/2025).
Sementara itu, di dalam negeri, jumlah peserta mencapai kurang lebih 860 ribu orang.
“Pelaksanaan tes berjalan sesuai jadwal. Kami imbau seluruh peserta mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan hadir di lokasi tes paling lambat satu jam sebelum pelaksanaan untuk melakukan registrasi ulang,” lanjutnya.
Terkait penataan kelembagaan, Zudan menjelaskan bahwa pemerintah telah hampir menyelesaikan restrukturisasi di tingkat pusat.
“Ada sekitar 240 ribu ASN yang mengalami perpindahan unit kerja akibat restrukturisasi kementerian/lembaga, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Hukum dan HAM yang kini dimekarkan menjadi beberapa entitas,” jelasnya.
Ia menyatakan bahwa proses pengisian jabatan struktural telah mencapai lebih dari 80%. Diharapkan dalam waktu dekat seluruhnya dapat diselesaikan.
Menanggapi isu yang ramai di media soal pengunduran diri peserta CPNS, Zudan menekankan pentingnya mekanisme optimalisasi formasi.
“Optimalisasi dilakukan untuk mengisi formasi kosong yang tidak memiliki pelamar. Ini mencegah kekosongan tenaga kerja di instansi pemerintah,” tegasnya.
Ia menjelaskan mekanismenya bahwa misalnya ada pelamar yang mendaftar sebagai dosen di Fakultas Ekonomi UI, tapi hanya meraih peringkat ketiga dari dua formasi yang tersedia. Di tempat lain, seperti Universitas Udayana, ada formasi serupa yang tidak terisi. Maka, sistem akan secara otomatis mengalihkan pelamar tersebut ke Udayana, dengan catatan nilai dan kualifikasinya sesuai.
“Melalui skema ini, 16 ribu formasi kosong berhasil terisi. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.900 peserta memilih mengundurkan diri. Jadi tingkat keterisian formasi mencapai 88%. Tanpa mekanisme ini, akan ada kekosongan hingga 16 ribu posisi,” tambahnya.
Ia menambahkan bahwa bagi peserta yang mengundurkan diri setelah dialihkan melalui optimalisasi, tidak dikenakan sanksi apa pun, karena proses ini bersifat sukarela.
“Ini adalah bentuk itikad baik dari negara untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa gangguan akibat kekosongan jabatan,” pungkasnya.(raya)
