Sriwijayamedia.com – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menekankan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Banten, merupakan penegasan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat.
Menurutnya, Negara tidak akan pernah takut dengan kekuatan keuangan perorangan maupun korporasi.
Hal ini disampaikan Johan dalam dalam diskusi dialektika demokrasi bertema ‘Polemik Pagar Laut! Langkah Pemerintah Dinilai Tepat Dengan Langsung Membongkar Pagar Laut’, yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
“Pagar laut ini ingin menegaskan satu hal bahwa ya tidak ada satu pun kekuatan ekonomi di republik ini yang bisa semena-mena ketika itu merugikan masyarakat. Pagar laut ini menegaskan bahwa kekuasaan itu, kedaulatan itu di rakyat,” kata Johan.
Legislator Fraksi PKS ini juga mengingatkan kepada semua pihak, khususnya lembaga penegak hukum untuk tidak takut dengan bayang-bayang nama ‘korporasi raksasa’ di Tanah Air, termasuk Agung Sedayu Group.
“Saudara-saudara sekalian melalui ini saya katakan bahwa berhenti sudah kita takut dengan bayang-bayang yang namanya dikait-kaitkan dengan Agung Sedayu Group langsung segala macam itu,” tegasnya.
Johan pun mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba mengatur Indonesia. Dirinya menegaskan bahwa kekuatan sesungguhnya hanya milik rakyat.
“Berhenti kita takut dengan ada orang-orang yang mengatur republik ini satu dua orang tidak, ini rakyat punya kekuatan, laut inilah pembatasnya,” ucapnya.
Pada kesempatan sama, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar Firman Subagyo mengatakan, ada hal yang serius dihadapi oleh negara ketika seorang Presiden memerintahkan TNI untuk menyelesaikan suatu persoalan.
Menurut dia, perintah tersebut menandakan bahwa persoalan pagar laut merupakan persoalan darurat.
“Kalau sudah membentang TNI itu artinya kan ada tanda darurat kalau di ilmu tentara. Nah ini yang tidak dibaca,” terangnya.
Firman menambahkan, penegak hukum seharusnya sudah bisa memanggil para pihak yang diduga terlibat untuk diperiksa. Pemeriksaan ini penting guna mengetahui otak di balik pemasangan pagar laut tersebut.
“Orang-orang itu dipanggil, itu kan udah bisa ditanya sebetulnya siapa yang menjadi aktor daripada pagar laut. Nah ini yang tentunya tidak bisa terjawab dengan baik sehingga muncul kesalahan aspirasi masyarakat,” ungkapnya. (Adjie)
