Sriwijayamedia.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang telah disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto berlaku di hampir semua kementerian dan lembaga (KL).
“Kita harus memahami bahwa kebijakan ini merupakan langkah Presiden Prabowo dalam memperketat anggaran yang dianggap tidak esensial. Fokus utama tetap pada anggaran yang esensial (atau benar-benar dibutuhkan) untuk sektor-sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Dede Yusuf, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Ia memastikan bahwa anggaran daerah hanya mengalami pemotongan sekitar Rp50 triliun dan pemerintah mendorong efektivitas pengelolaan anggaran di daerah.
“Di Kemendagri, kita bisa melihat beberapa penghematan, seperti efisiensi dalam penyelenggaraan rapat dan kunjungan kerja melalui sistem digitalisasi. Selain itu, hibah yang tidak mendesak dapat ditunda agar anggaran lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Terkait bantuan untuk partai politik (parpol), Dede Yusuf menyebut bahwa pengurangan anggaran tidak akan menjadi masalah besar.
“Efektivitas kinerja partai politik biasanya lebih terasa setelah tiga tahun pemerintahan berjalan. Oleh karena itu, kami mengembalikan kebijakan ini kepada partai-partai politik agar dapat menyesuaikan diri dengan pengurangan bantuan, dengan tidak menghalangi kegiatan politik,” terangnya.
DPR juga menyoroti dampak pemotongan anggaran terhadap pembangunan di daerah.
“Terpenting adalah memastikan bahwa pembangunan tidak terhenti, terutama proyek-proyek yang sedang berjalan. Selain itu, tunjangan kinerja bagi ASN, guru, dan tenaga honorer (PPPK) harus tetap berjalan dan tidak boleh terhenti,” tegas Dede Yusuf.
Ia juga mengungkapkan bahwa hampir semua kementerian dan lembaga mengalami pemotongan anggaran sebesar 40–50%, termasuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kita harus memahami bahwa pemerintah saat ini sangat membutuhkan stabilitas keuangan. Oleh karena itu, kita harus berhemat, namun tetap memastikan bahwa pembangunan nasional tidak terhenti, meskipun progresnya mungkin melambat,” pungkasnya.(raya)
