Sriwijayamedia.com- Kinerja pelaksanaan APBN Wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) terus menunjukkan tren positif hingga 31 Oktober 2024. Hal ini ditunjukkan melalui kinerja realisasi pendapatan dan belanja negara yang tetap tumbuh positif.
Kelompok Kerja Teknis Kerja Sama, Kehumasan, dan Layanan Publik
Sekretariat Bersama (Sekber) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sumsel Muhamad Octariyaddi menegaskan bahwa pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang lebih tinggi dari penerimaan tahun lalu.
“Belanja negara juga menunjukkan kinerja yang optimal yang ditunjukkan melalui realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang lebih tinggi dari tahun lalu,” kata Muhamad, dalam rapat pleno Forum Asset and Liability Committee (ALCo) Sumsel yang beranggotakan seluruh kantor vertikal Kemenkeu di Sumsel, Kamis (28/11/2024).
Dia menyebut pendapatan negara tumbuh 12,45% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp17,79 triliun atau 77,30% dari target.
Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp14,96 triliun atau terealisasi sebesar 73,79%, kepabeanan dan cukai sebesar Rp231,80 miliar atau terealisasi sebesar 61,19%, dan PNBP sebesar Rp2,59 triliun atau terealisasi 110,06%.
Sementara itu, dari sisi belanja negara terealisasi sebesar Rp41,46 triliun atau terealisasi sebesar 78,31% yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp14,09 triliun atau terealisasi 66,94%, dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp27,39 triliun atau terealisasi sebesar 85,82%.
Dari sisi Pendapatan negara, penerimaan pajak sampai Oktober 2024 telah mencapai 73,8% dari target Rp20,27 triliun atau tumbuh 5,7% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh pembayaran PBB tahun 2024 yang sudah memasuki jatuh tempo pelunasan, penerimaan PBB tumbuh sebesar 18,3 % dengan capaian sebesar 99,3%.
Penerimaan PPh Non Migas tumbuh positif sebesar 5,2%, dan PPN & PPnBM tumbuh sebesar 2,9%. Hal ini menjadi indikator yang menunjukkan baiknya aktivitas ekonomi di Sumsel.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Sumsel sampai dengan 31 Oktober 2024 mencapai Rp231,80 miliar. Penerimaan bea masuk sebesar Rp153,27 miliar, komoditi impor yang dikenakan bea masuk didominasi oleh serealia (beras) yang mencapai 89,74 juta ton atau 85% dari kuota impor 105 juta ton, dan mencatatkan perolehan bea masuk sebesar Rp40,36 miliar.
Penerimaan bea keluar Rp78,37 miliar, komoditi ekspor yang dikenakan bea keluar di Sumsel utamanya berasal dari Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya dengan kontributor terbesarnya dari komoditi CPO yang menyumbangkan bea keluar sebesar Rp45,72 miliar atau 58,34% dari total bea keluar sampai dengan Oktober 2024.
“PNBP juga menunjukkan kinerja positif, terdiri dari pendapatan PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1,80 triliun atau 96,33% dari target, pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp796,72 miliar yang termasuk PNBP aset, piutang, dan lelang sebesar Rp69,03 miliar,” urainya.
Pendapatan PNBP Lainnya saat ini telah mencapai 162,16% dari target. Kondisi penerimaan negara ini menunjukkan resiliensi yang baik pada aktivitas ekonomi di wilayah Sumsel.
Belanja negara di wilayah Sumsel sampai dengan 31 Oktober 2024 terealisasi sebesar Rp41,46 Triliun.
Kinerja belanja negara tersebut tumbuh positif sebesar 16,19% (yoy) karena
didorong dari sisi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan penyaluran Tranfer Ke Daerah (TKD)
yang mengalami peningkatan dan mencatatkan tren positif pada hampir semua jenis TKD.
Kinerja Belanja K/L tumbuh positif 24,64% (yoy), yang digunakan untuk mendukung peningkatan produktivitas ASN, mendukung kegiatan operasional untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, penuntasan proyek strategis nasional (PSN) berupa pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, kegiatan pemilu dan pilkada, serta perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
Penyaluran TKD mencatatkan tren positif dengan tumbuh 12,28% (yoy) yang digunakan untuk mendukung APBD di 18 Pemda wilayah Sumsel, dan diharapkan pemanfaatannya untuk belanja produktif yang dapat memberikan multiplier effect yang tinggi.
Penyaluran TKD tercatat Rp27,38 triliun atau 85,82% dari pagu telah tersalur. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 70,78%.
Pertumbuhan ini didorong utamanya karena kinerja penyaluran DBH, DAU, DAK Non Fisik, dan Dana Desa di Sumsel yang menunjukkan tren positif.
“Pendapatan daerah hingga Oktober tetap tumbuh positif didorong oleh pendapatan dari dana transfer yang tumbuh sebesar 17,13% (yoy),” jelasnya.
Dari 18 Pemda, secara umum mengalami
pertumbuhan positif karena belanja daerah hingga Oktober 2024 menunjukkan pertumbuhan positif.
Terlihat dari pertumbuhan pada hampir setiap jenis belanja daerah. Belanja operasi tumbuh 15,47% didominasi oleh pertumbuhan pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja hibah.
Dia melanjutkan kebijakan kenaikan gaji pokok PNS dan ASN berpengaruh pada pertumbuhan belanja pegawai. Pada belanja hibah terdapat pertumbuhan pada belanja hibah kepada pemerintah pusat, belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum dan belanja hibah Dana BOS.
Belanja Transfer meningkat 17,92% karena realisasi belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa, belanja bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota, dan belanja bantuan keuangan provinsi/kabupaten/kota kepada desa yang lebih tinggi dibanding periode sebelumnya.
“Kondisi ekonomi dan fiskal di Sumsel tetap dalam tren yang positif. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang positif dan aktivitas perekonomian masyarakat yang tetap terjaga, demikian juga dengan realisasi APBN dan APBD yang masih on track walau masih perlu mengakselerasi belanja negara,” paparnya.(rel)
