Buka Capacity Building Penyusunan Pelaporan Kinerja TPID, Ini Arahan Sekda Sumsel

Sekda Sumsel Drs H Edward Candra, MH., berfoto bersama dengan peserta kegiatan capacity building penyusunan pelaporan kinerja TPID Sumsel Tahun 2024, di Ballroom Emilia Hotel Palembang, Selasa (3/9/2024)/sriwijayamedia.com-cha

Sriwijayamedia.com- Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Drs H Edward Candra, MH., membuka secara resmi kegiatan capacity building penyusunan pelaporan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumsel Tahun 2024, inisiasi Biro Perekonomian Setda Sumsel, di Ballroom Emilia Hotel Palembang, Selasa (3/9/2024).

“Saya selaku Ketua Harian TPID Provinsi Sumsel menyambut baik pelaksanaan kegiatan Capacity Building pada hari ini. Penyelenggaraan Capacity Building beresensi sangat baik guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta kompetensi seluruh anggota TPID Provinsi Sumsel,” kata Sekda Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra, MH.

Bacaan Lainnya

Edward melanjutkan kompetensi tersebut berupa kemampuan untuk menganalisa, diantaranya kemampuan menganalisa kondisi pasokan, kondisi permintaan juga kepastian distribusi.

Dia beeharap TPID Sumsel memiliki kemampuan dalam menyusun rencana kerja dan menyusun laporan sesuai standar yang diinginkan sekaligus sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi TPID.

“Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait penyusunan laporan kinerja TPID. Laporan kinerja menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur keberhasilan serta tantangan yang dihadapi TPID dalam menjalankan tugasnya,” ungkapnya.

Untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil, kualitas pengendalian inflasi maupun pelaporan kinerja menjadi penting bagi TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semua peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai indikator kinerja, metode pengumpulan data, dan tata cara penyusunan laporan yang baik dan benar.

Dengan adanya kegiatan ini pula dapat meningkatkan kompetensi anggota TPID serta meningkatkan komitmen dan semangat anggota TPID se Provinsi Sumsel untuk terus berupaya menjalankan program pengendalian inflasi, dengan menerapkan program pengendalian inflasi di daerah lain yang lebih relevan dan efektif dalam mengatasi permasalahan inflasi.

“Kinerja TPID Sumsel bersama TPID kabupaten/kota di Sumsel selama ini sudah sangat baik dan luar biasa. Hal ini diyakini dengan pembuktian bahwa tingkat inflasi di Sumsel selama beberapa tahun terakhir dapat terkendali dengan baik dan tidak jauh dari batas tingkat inflasi nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” paparnya.

Namun demikian, kinerja ini akan lebih baik lagi jika didukung dengan pelaksanaan sistem pelaporan dan monitoring evaluasi yang baik dan tepat waktu.

Dalam menghadapi dinamika ekonomi dan tantangan global, peran TPID semakin strategis dalam menjaga stabilitas harga dan mengoptimalkan koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait.

Oleh karena itu, laporan kinerja TPID tidak hanya menjadi kewajiban administratif semata, tetapi juga merupakan instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas kinerja TPID di mata masyarakat.

“Sebagaimana yang sering disampaikan bahwa salah satu parameter pengukuran dari penilaian TPID Award yang setiap tahun diserahkan oleh Presiden RI kepada daerah yang berhasil mengendalikan inflasi adalah ketepatan waktu dan kecermatan dalam menyampaikan laporan kinerja TPID,” ucapnya.

Dia yakin bahwa peningkatan kapasitas ini akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kinerja TPID Provinsi Sumsel dan secara langsung akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Provinsi Sumsel.

Dia juga mengajak seluruh peserta untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini, bertanya, berdiskusi, dan saling bertukar pengalaman. Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi yang tinggi, maka dipastikan dapat mencapai hasil yang optimal dalam penyusunan laporan kinerja TPID Provinsi Sumsel tahun 2024 ini.

“BPS juga ada pantauan sehingga data-data ini perlu dikoordinasikan sehingga kita bisa mendapatkan rekomendasi kebijakan yang holistik yang menyeluruh sesuai dengan masukan data yang tadi yang telah di koordinasikan. Termasuk juga kolaborasi dalam tindakan dan kebijakan dan melalui sek per yang dipimpin Pj Gubernur dengan adanya intervensi program-program yang nanti langsung kepada masyarakat yang akan dilaksanakan secara terpadu,” jelasnya.(cha)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *