Sriwijayamedia.com- Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Sumsel Dr Drs H Sunarto, M.Si., menerima audiensi Ketua DPD Asosiasi Driver Online (ADO) Sumsel Asrul Indrawan dan jajaran, di ruang rapat Asisten I Kantor Gubernur Sumsel, Senin (2/9/2024).
“Pemprov Sumsel turut prihatin yang telah terjadi saat ini. Kami bersama Dishub Sumsel akan berupaya mencari sosusi atas permasalahan yang dialami ADO,” kata Plt Asisten I Bidang Kesra Setda Sumsel Dr Drs H Sunarto, M.Si.
Adapun tuntutan ODO Sumsel seperti peraturan aplikator yang menurut para driver sangat memberatkan, hingga meminta perlindungan hukum.
“Memang semua aplikator itu tarifnya berbeda-beda. Namun para driver minta tarifnya disamakan untuk tarifnya. Realitanya, para driver memiliki lebih dari satu aplikasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dishub Sumsel Drs H Ari Narsa JS menambahkan aspirasi dari rekan-rekan ADO sudah dikomunikasikan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Darat.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Kemenkominfo RI. Insya Allah akan diperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan keinginan rekan-rekan ADO,” ungkapnya.
Ketua DPD ADO Sumsel Asrul Indrawan dalam audiensinya mengatakan aplikator mengeluarkan paket hemat, namun tiba-tiba aplikator lain tidak mau kalah karena takut kehilangan konsumen, sehingga membuat aturan di aplikasi menerapkan paket hemat yang lebih murah.
“Kalau kami tidak ambil kena suspend. Kalau di ambil di cancel juga kena suspend permanen 14 hari. Tapi kalau diabaikan kita kena peringatan. Jadi kami harus bagaimana kok memaksa. Bayangkan saja ada paket aplikasi paket hemat Rp 5.000 mengantar makanan dengan jarak cukup jauh. Belum lagi menunggu makanannya saja sudah 1 jam,” jelasnya.
Dia menganggap para pengemudi saat ini merasa diperlakukan tidak adil oleh aplikator.
Para driver dipaksa menerima tarif paket hemat yang tidak menguntungkan, bahkan membuat driver merugi.
Dalam audiensi tersebut, para pengemudi mendesak Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi, SH., MSE., untuk segera menetapkan tarif batas atas dan bawah bagi ojek online roda dua.
Saat ini, tarif tersebut sudah ditetapkan untuk roda empat, namun implementasinya belum berjalan dengan baik.
“Kami meminta pemerintah untuk segera menetapkan tarif yang adil, agar tidak ada lagi tarif paket hemat yang merugikan. Kami juga menuntut agar potongan biaya aplikasi disamakan untuk semua jenis layanan, tanpa adanya diskriminasi,” pintanya.
Dia menyebut Adapun tuntutan driver yakni menolak harga tarif di bawah 17 ribu, disesuaikan harga disemua aplikasi, yakni ongkos antar makanan.
“Kami minta tolong di seluruh aturan aplikator potongan tarifnya sama, karena kami ini bayar dipotong dari aplikator untuk keuntungan perusahaan. Kalau bisa sama, misalnya 15 persen maka yang lain juga sama, dan tidak boleh ada yang berbeda-beda,” imbuhnya.(ton)
