Sriwijayamedia.Com – Hiruk-pikuk Ibu Kota Nusantara (IKN) belum semanis yang dibayangkan. IKN dinilai sebuah proyek ambisi penguasa.
Menyikapi permasalahan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil dan YLBHI menggelar konferensi pers melalui zoom meeting membahas Aksi Pembentangan Spanduk “Indonesia is Not For Sale, Merdeka”, di Jembatan Pulau Balang, IKN pada HUT RI ke-79.
Iqbal Damanik dari Green Peace menceritakan bahwa usai melakukan upacara HUT RI secara sederhana, pihaknya bersama para warga melakukan pawai ke Pulau Balang, dengan suasana penuh nasionalisme.
“Kami Bersama Koalisi Masyarakat Sipil mengeluarkan seruan ‘Indonesia is not for sale’. Kami mengambil tema ini karena selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi telah terjadi investasi yang serampangan. Termasuk pulau milik warga juga diperjual beilkan,” ujar, Damanik, disampaikan dalam zoom meeting.
Ini, lanjutnya, sama saja investasi kolonial karena pembangunan yang dilakukan justru menyengsarakan kehidupan rakyat.
“Bagi kami investasi setelah sepuluh tahun belakangan ini justru pengkhianatan terhadap cita-cita proklamasi,” paparnya.
Edy Kurniawan dari YLBHI membeberkan sebelum upacara di IKN dilakukan sebenarnya ada upaya intimiadasi terhadap warga dan mobilisaasi kendaraan oleh aparat keamanan untuk menyerobot dan mengintimidasi masyarakat.
“Sebelum upacara juga sudah ada upaya kriminialisasi oleh PT ICHI terhadap warga yang dianggap menyerobot tanah. Warga dilaporkan telah menyerobot, padahal kepemilikan lahan jelas bagi warga tersebut,” paparnya.
Dalam aksi pengempungan setidaknya ada 30 orang yang diamankan. Namun kemudian 14 orang pemanjat ditarik paksa dari jembatan, begitupun yang lain.
“Sore harinya semua dibebaskan, mereka hanya didata. Ada dugaan kuat terjadi mobilisasi ormas untuk dibenturkan oleh aktivis, sehingga teman-teman minta pendampingan dari aparat,” terangnya.
Menurut M Isnur YLBHI, ada perlakuan tidak adil terhadap warga kelas dua.
“Seharusnya pemerintah menyediakan ruang bagi kebebasan berekspresi Masyarakat,” singkatnya. (santi)
