Sriwijayamedia.com – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi unjuk rasa, di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis, (15/8/2024).
Dalam press releasenya, KAMMI menilai jelang berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo, berbagai permasalahan bangsa justru semakin menyeruak ke permukaan.
“Hampir satu dekade Jokowi duduk di puncak kekuasaan, tapi dalam kurun waktu tersebut berbagai kebijakan yang dikeluarkan tak mampu mengatasi banyaknya persoalan. Bahkan, kecenderungan tersebut mengarah pada kegagalan,” kata Ketua Pengurus Pusat KAMMI Ahmad Jundi Khalifatullah.
Menurut dia, hancurnya tatanan hukum era Jokowi, di mana produk undang-undang yang dihasilkan menuai kontroversi.
Seperti Omnibus Law UU Cipta kerja dan UU mineral dan pertambangan yang sejak awal penyusunan sudah menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
“Kontroversi KUHP memuat pasal bermasalah atau multitatif yang menunjukkan sikap anti demokrasi pelumpuhan KPK lewat UU KPK, hingga putusan MK soal batas usia capres-cawapres juga mempertegas soal kekacauan hukum era Presiden Jokowi,” terangnya.
Sebelumnya, Anies Baswedan juga pernah melayangkan kritikan mengenai pembangunan IKN, pihaknya mengkritik pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur tidak menghasilkan pemerataan dan berpotensi menciptakan ketimpangan.
“Ketika tujuan membangun kota baru adalah dengan alasan pemerataan maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya,” bebernya.(Ismi)
