Sriwijayamedia.com- DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menggelar rapat paripurna dalam rangka pemandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD tahun anggaran 2023, di ruang rapat utama Gedung DPRD OKI, Selasa (7/5/2024).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Abdiyanto, SH., MH., didampingi Wakil Ketua 1 DPRD OKI Bakri Tarmuzi, SE., Wakil Ketua II DPRD OKI Nanda, SH., Sekretaris DPRD OKI Hilwen, SH., M.Si., para anggota DPRD OKI, dihadiri Pj Bupati OKI Asmar Wijaya, Pj Sekda OKI Muhammad Refly, Kapolres OKI AKBP Hendrawan Susanto, SH., S.IK., serta unsur Forkopimda.
Sejumlah fraksi DPRD OKI memberikan rekomendasi dan catatan sebagai bahan perbaikan bagi Pemkab OKI di masa mendatang.
Juru bicara (jubir) Pansus I DPRD OKI dari fraksi PDIP Nopri Haryanto memberikan rekomendasi kepada LKPJ 2023 dan mengapresiasi kinerja para OPD yang menjadi mitra Pansus 1, tapi tetap dengan beberapa catatan.
“Seperti untuk Dinas Satpol PP dan Pemadaman Kebakaran (Damkar) OKI dapat lebih mengoptimalkan kegiatannya, serta kapasitas SDM badan instansi agar lebih ditingkatkan, sehingga bisa menunjang kinerja pelayanan,” terang Nopri.
Begitupun untuk Disdukcapil OKI agar dapat memprioritaskan perekaman bagi pemilih pemula.
Lalu jubir Pansus II dibacakan Sugeng dari fraksi Partai Golkar mengapresiasi kinerja para mitra kerjanya serta memberikan rekomendasi dan beberapa catatan.
“Untuk Dinas Koperasi dan UMKM OKI agar dapat menambah anggaran kegiatan pengawasan koperasi dan memfasilitasi UKM untuk membuat legalitas. Kami minta masalah ini dapat segera dilaksanakan,” imbuhnya.
Hingga saat ini, pelayanan perizinan online tidak terjangkau maksimal, terutama di daerah perairan. Untuk itu pihaknya meminta agar semua pelayanan bisa dijangkau.
Jubir Pansus III dari Partai Hanura Depit Alifiah juga memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi.
Dia juga meminta PUPR dapat menindak tegas para kontraktor nakal. Dinas Perhubungan (Diahub) OKI agar Dermaga Sungai Lumpur segera terhubung dengan Dermaga Bangka Belitung.
“Kami meminta evaluasi kinerja seluruh OPD dan dapat meningkatkan kinerja,” paparnya.
Jubir Pansus IV dari Partai Gerindra Tri Susanto meminta OPD yang menjadi mitranya dapat menyesuaikan materi saat pembahasan rapat bersama pansus, sesuai dengan agenda rapat yang telah ditentukan.
Kemudian materi yang disajikan OPD harus ditandatangani labgsung oleh kepala OPD.
“Output yang dicapai dari hasil rapat ini ialah dapat menjadi rekomendasi untuk pembahasan lebih lanjut,” urainya.
Selanjutnya, untuk RSUD Kayuagung agar lebih meningkatkan kreativitas yang baru demi meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
Ketua DPRD OKI Abdiyanto, SH., MH., mengatakan seluruh pansus telah menyampaikan rekomendasi dalam hasil LKPJ APBD 2023 dengan para mitra kerja.
“Kita berharap dengan adanya catatan dari berbagai pansus dapat segera dilaksanakan oleh Pemkab OKI,” jelasnya.
Sementara itu, Pj Bupati OKI Ir Asmar Wijaya, M.Si., menyatakan kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ APBD OKI Tahun 2024 dan ringkasan laporan paling lambat 3 bulan setelah turun anggaran berakhir.
“Kami harapkan dukungan dan kerja samanya untuk mewujudkan visi dan misi masyarakat Kabupaten OKI menjadi lebih sejahtera,” paparnya.(jay)
