Sriwijayamedia.com – Suara-suara desakan agar DPR RI segera mengeluarkan hak angket semakin menggaung. Hal itu seperti yang ditegaskan Forum Kader PDI Perjuangan se Jabodetabek, saat jumpa pers yang digelar Kamis (7/3/2024) siang di Resto Handayani Prima, Jalan Matraman Raya, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.
Cepy Budi Mulyawan yang merupakan Kader PDIP menegaskan bahwa, segenap kader PDI Perjuangan yang tergabung dalam Forum Kader PDIP se Jabodetabek menyikapi sekaligus berpartisipasi atas pergerakan mahasiswa maupun rakyat.
“Kami juga mengajak kader lainnya untuk sama-sama menyikapi situasi yang ada,” tuturnya.
Hal senada juga disampaikan Kader PDIP lainnya Beathor Suryadi. Pihaknya memohon maaf atas sikap ibu Puan Maharani yang memilih meninggalkan rakyat padahal dia adalah petugas partai.
“Yang kita butuhkan adalah mewujudkan perjuangan. Kami sangat teraniaya oleh perlakuan politik Joko Widodo. Memang saat ini masih proses perhitungan suara. Jika memang kami menemukan kecurangan disana, maka kami minta anggota DPR yang ada disana (Senayan) untuk terus berjuang,” harapnya.
Dengan perginya Puan Maharani keluar negeri ditengah darurat kedaulatan rakyat, sehingga rumah ibu Megawati Soekarnoputri justru banyak didatangkan karangan bunga. Dengan demikian justru memunculkan rasa hormat.
“Kekuatan rakyat yang berdaulat lebih besar, maka nantinya akan mampu melawan kecurangan. Jika terjadi kecurangan dalam pilpres maka, pertama, lakukan diskualifikasi terhadap paslon nomor dua, dan kedua, jika PSI lolos maka harus ada pemilu ulang,” terangnya.
Pihaknya sudah menyiapkan dana untuk putaran kedua, jika putaran kedua berlangsung, maka tanpa paslon nomor dua.
“Pemilu adalah wujud kedaulatan rakyat yang memilih DPR. kekhawatiran Mega adalah munculnya pemakzulan. Pemakzulan itu adanya di parlemen. Kita cuma mendorong parlemen. Tapi pemakzulan itu harus berdasar data yang nantinya Ketua Panja DPR lah yang akan memutuskan apakah ada atau tidak ada kecurangan pemilu sehingga perlu dilakukan pemilu ulang,” urainya.
Intinya, ibu Mega tidak perlu khawatir jika ada kadernya yang ikut panja hak angket, seperti Mashinton, Adian, dan lainnya.
“Jadi dalam 1-2 hari ini ibu Mega belum memutuskan kader-kadernya untuk ikut dalam pansus panja. Kami sebagai kader hanya mendorong bu Mega untuk segera menunjuk kadernya. apalagi Arteria Dahlan sudah mengatakan bahwa dirinya dan kawan-kawan menunggu instruksi dari bu Mega. Satu diantara tugas ‘Wong Cilik’-nya PDIP sudah direbut sama Jokowi,” jelasnya.
Sementara itu, Dhia Yudha Prakarsa yang juga Kader PDIP sependapat dengan Beathor Suryadi.
Dia mendukung Beathor Suryadi dengan catatan kalau ‘anak-anaknya’ juga dimasukkan kedalam PDIP dan itu terjadi saat peristiwa 27 Juli. Hingga kemudian saya menjadi salah satu tim sukses capres.
“Pilpres dan pileg sekarang sudah penuh kecurangan. Jokowi menginginkan anaknya (Gibran Rakabuming Raka) lolos jadi cawapres, dan PSI masuk parlemen menjadi pertanyaan dan itupun cukup spektakuler manakala sebuah parpol baru tiba-tiba bisa lolos parlemen,” terangnya.
Dia melanjutkan, ini bukan masalah parlemen, tapi demokrasi. Sebuah negara dikatakan demokratis jika bisa menyelenggarakan tujuh kali pemilu.
Sementara Indonesia baru 5 kali pemilu, tapi sudah banyak kecurangan. Maka Jokowi penjahat dan kejahatan terbesar ada di Jokowi karena dia mendirikan pemerintahan dinasti.
“Isu kita adalah anti KKN. maka sampaI 2025 nanti kita Anti DOG (Anti Dinasti, Oligarki,dan Impunitas). Jika ada kader PDIP ada yang mau hengkang silahkan, tapi saya pribadi tidak akan hengkang dari PDIP, sebab ‘right or wrong this is my country, this is my party’. Ada atau tidak keluarga Soekarno, Banteng (PDIP -Red) akan tetap ada. Tapi akan lebih bagus lagi kalau ada anak-anak Bung Karno didalamnya. Terpenting ajaran Bung Karno, Marhaenisme tetap ada.
Ada kesan elit-elit PDIP kini tersandera oleh Jokowi. Jokowi gemar menyandera para elit dengan kasus-kasus korupsi,” pungkasnya. (santi)
