Sriwijayamedia.com- Koalisi Penyelamat Demokrasi, Aksi Mimbar Bebas Sumsel, Gerakan 2.500 Masyarakat Sipil Sumsel berencana akan menggelar aksi pada Jum’at 8 Maret 2024 mendatang.
Aks tersebut terkait beberapa tuntutan diantaranya menolak kenaikan sembako lawan kejahatan pemilu, segerakan hak angket DPR RI/MPR RI dan makzulkan Jokowi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Perwakilan Forum Perubahan Ustadz Idasril Tanjung, SE., SH., MM., MH., Koordinator Aksi Ali Pudi, Ketua Forum Umat Islam Drs H Umar Said dan beberapa perwakilan elemen masyarakat sipil, mahasiswa, aktivis pro demokrasi, budayawan, dan lainnya.
“Kami akan menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Sumsel. Kami akan menuntut beberapa hal yang disebutkan diatas,” terang Perwakilan Forum Perubahan Ustadz Idasril Tanjung, SE., SH., MM., MH., saat press conference, di Lobby Hotel Amaris, Rabu (6/3/2024).
Sementara itu, Koordinator Aksi Ali Pudi menambahkan rencana aksi akan dilakukan pada Jum’at 8 Maret di gedung DPRD Sumsel.
“Kami merupakan pendukung paslon 01 dan 03. Kami berharap aspirasi yang akan disampaikan didengar,” harapnya.
Ketua Forum Umat Islam Drs H Umar Said menuturkan gerakan ini murni tuntutan tentang tegaknya demokrasi dan bukan persoalan siapa kalah dan siapa menang.
“Kami merasa bahwa pemilu 2024 ini adalah sebuah pemilu yang paling brutal, dimana aturan benar-benar sudah dihancur leburkan. Kami ingin agar demokrasi ditegakkan. Kami minta DPR dapat menjalankan tanggung jawab menggunakan hak angket,” jelasnya.
Adapun tuntutan yang akan disampaikan antara lain turunkan harga sembako, tolak rencana kenaikan tarif dasar listrik, tolak rencana kenaikan harga BBM, hukum menjadi panglima tertinggi di Indonesia, dukung hak angket, pemilu ulang, tangkap dan adili Jokowi. (cha)
