Sriwijayamedia.com- Partai Buruh dan KSPI dengan tegas akan kembali turun ke jalan guna menyuarakan ketidakadilan. Rencananya aksi akan dilakukan besok Kamis 29 Februari 2024, di depan Istana Negara, Jakarta.
“Partai Buruh bersama serikat organisasi di dalamnya akan melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara pada Kamis 29 Februari 2024. Aksi ini akan diikuti oleh ribuan massa, sekitar 1-2 ribu orang berasal dari Jabodetabek, Jawa Barat, Tangerang Raya, Serang dan Cilegon,” ujar Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal, dalam konferensi pers, Rabu (28/2/2024).
Aksi tersebut, kata dia, tentunya dilakukan bukan dengan tanpa alasan.
Said menegaskan bahwa turunnya ribuan massa tersebut sembari membawa 3 isu tuntutan utama.
“Kami akan turun ke jalan dengan membawa 3 tuntutan, yakni pertama turunkan harga bahan pokok ; cabut Omnibus Law Cipta Kerja dan terakhir tegakkan pemilu bersih,” ungkapnya.
Dalam paparannya, Said menjelaskan alasan Partai Buruh harus turun ke jalan dan menjadi inisiator dalam gerakan melawan ketidakadilan.
Dimana harga bahan pokok yang melambung tinggi namun tidak diimbangi dengan kenaikan upah yang memadai.
“Kenaikan harga-harga barang pokok, seperti beras, telur, dan barang pokok lainnya, tentu menyebabkan daya beli masyarakat berkurang hingga 30% lebih. Kondisi tersebut diperparah dengan kenaikan upah buruh yang hanya berkisar 2-4% saja. Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa kenaikan upah tersebut tidak akan mencukupi atas kenaikan harga bahan pokok yang saat ini terjadi,” jelasnya.
Partai Buruh mendesak dengan keras agar pemerintah bisa menurunkan harga barang pokok dengan segera.
Terlebih sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, sehingga kenaikan harga bahan pokok akan semakin liar dan tak terkendali.
“Karena itu, kita meminta agar pemerintah segera menurunkan harga-harga bahan pokok, baik itu beras, telur dan barang sembako lainnya. Karena kalau tidak diturunkan, maka kenaikan harga jelang puasa akan semakin melambung tinggi dan tak terkendali,” urainya.
Dia menyebut kenaikan harga beras bahkan tidak menguntungkan petani sama sekali. Karena pemerintah akan mewacanakan kembali melakukan impor beras dari negara tetangga.
Dimana uang rakyat justru hanya akan menguntungkan petani luar. Sedangkan petani dalam negeri terkena dampak buruknya.
Terkait salah satu tuntutan tegakkan pemilu bersih, Said Iqbal berpandangan bahwa gelaran Pemilu di Tahun 2024 ini penuh dengan kecurangan. Sehingga menjadikan KPU, Bawaslu dan seluruh instrumen penyelenggara Pemilu di dalamnya mendapatkan sorotan besar dari masyarakat.
“Dari hasil hitung cepat dan kita bandingkan dengan real count dan Sirekap dari KPU menunjukkan tingkat kecurangan dalam Pemilu yang sangat tinggi,” paparnya.
Dalam konteks ini, Partai Buruh tidak untuk menilai hasil Pilpres karena tidak mendukung Capres manapun. Namun dalam gelaran Pileg, sangat kelihatan curang dan tidak bersih.
“Bentuknya ialah bagaimana politik uang dengan serangan fajar masih saja terjadi, yang di mulai dari hari tenang hingga hari pencoblosan, dengan nominal mulai dari Rp 50.000 – Rp 1.000.000,” sebutnya.
Bahkan Partai Buruh menjadi korban kecurangan Pemilu di dalamnya. Kemudian hasil Sirekap, real count dan hitung cepat dari lembaga survei yang ada menunjukkan bahwa suara Partai Buruh terus semakin berkurang.
“Kalau kurangnya persentase mungkin bisa dimaklumi, tapi apakah benar bahwa suara perolehan dari Partai Buruh bisa stagnan di semua provinsi? Kan tidak mungkin. Beberapa kasus misalnya, hasil perolehan di DPR RI Kalbar dapil 1, suara Partai Buruh justru berkurang 4 ribu suara. Juga perolehan di dapil 13 Jabar untuk DPRD berkurang ratusan suara. Pengurangan itu terkonfirmasi dan jauh lebih rendah dari quick count. Tentunya kecurangan ini sangat masif dan terstruktur,” imbuhnya
Karenanya, Said Iqbal pun melabeli bahwa gelaran Pemilu kali ini menjadi yang terburuk sepanjang masa yang pernah ada di Indonesia.
“Kecurangan-kecurangan yang terjadi hingga saat ini tentunya menunjukkan, bahwa Pemilu saat ini adalah Pemilu terburuk sepanjang massa, sejak pertama kali adanya yakni Tahun 1955,” tegas Said.
Dari beberapa temuan tersebut, Partai Buruh akan membawanya ke dalam sengketa Pemilu. Namun tidak akan melaporkan ke Bawaslu dan MK karena dinilai hanya akan menambah persoalan baru.
“Oleh sebab itu, Partai Buruh akan melakukan perlawanan, yang dimulai dengan aksi pada Kamis 29 Februari 2024. Kita akan menginap dan bikin tenda di sana selama 3 hari, dan serentak di seluruh KPUD yang ada di Indonesia antara 10-23 Maret, dengan satu tujuan, tegakkan pemilu bersih,” ulasnya.
Sesuai jadwal yang ditetapkan KPU, rekapitulasi hasil perhitungan suara dimulai pada 15 Februari 2024 dan berakhir pada 20 Maret 2024. Tanggal tersebut dapat menjadi acuan untuk mengetahui kapan pengumuman hasil Pilpres dan Pileg 2024 oleh KPU bakal digelar.(Santi)
