Sriwijayamedia.com- Dalam rangka mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah, kesehatan fiskal, serta peningkatan layanan dan tata kelola keuangan daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumsel mengadakan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) wilayah Sumsel, di Ballroom Wyndham Opi Hotel Palembang, Senin (27/11/2023).
Kegiatan ini dihadiri Kepala Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) dari Provinsi dan 17 kabupaten/kota se-Sumsel.
Kepala Perwakilan BI Sumsel Ricky P Gozali menyampaikan bahwa sebagai regulator di sistem pembayaran, BU turut mendukung program pemerintah dalam mewujudkan percepatan dan perluasan Electronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
ETPD merupakan upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemda dari tunai menjadi non tunai berbasis digital, dengan area transaksi pada pendapatan daerah, yaitu pajak dan retribusi daerah, serta belanja daerah.
“Di wilayah kerja Provinsi Sumsel telah terbentuk 18 TP2DD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota”, aku Ricky.
Dia menjelaskan TP2DD merupakan forum koordinasi untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETPD, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.
Sementara itu, Pj Gubernur Sumsel Dr Drs Agus Fatoni, M.Si., menyampaikan bahwa digitalisasi bukan hanya sebuah inovasi semata, namun juga diharapkan dapat membangun pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan efektif sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.
Oleh karenanya, electronifikasi pemerintah daerah merupakan langkah penting yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, meningkatkan potensi penerimaan pemerintah daerah melalui pemanfaatan teknologi, mendorong inovasi produk dan saluran distribusi yang lebih efisien.
Fatoni menyebut masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya seperti tingkat kesiapan infrastruktur, tingkat adopsi dan penerimaan masyarakat, ketergantungan terhadap sistem manual lama, hingga kurangnya koordinasi antar instansi.
Dia mengimbau agar seluruh pemerintah daerah untuk melakukan upaya serius, berkolaborasi dan bersinergi dan terus berinovasi.
Untuk mendorong percepatan seluruh Kab/kota di wilayah Sumsel mencapai kategori digital, pada kesempatan yang sama masing-masing perwakilan daerah diberikan pemahaman yang menyeluruh terkait strategi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah oleh narasumber dari Analis Kebijakan Ahli Madya Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) R An An Andri Hikmat, SR., AP., MM., dan Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil Kementerian Koordinasi Perekonomian Puji Gunawan.
Para peserta yang hadir juga turut diberikan pendampingan dalam pengisian pelaporan Sistem Informasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (SIP2DD) untuk menghasilkan data akurat. (ocha)
