Sriwijayamedia.com- Masalah hukum sudah seharusnya terpisah dari permasalahan politik. Namun di era keterbukaan dan tahun politik saat ini sulit untuk mencegah persepsi masyarakat bahwa hukum dijadikan alat politik, guna menaikkan elektabilitas maupun mendegradasi elektabilitas tokoh tertentu.
Ketua Umum (Ketum) Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI) H Zenuri Makhroji, SH., MH., menyatakan bahwa kasus-kasus besar yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara yang tidak sedikit hendaknya ditangani dengan mengedepankan sikap profesional dan proporsional.
“Hal ini juga sebagai upaya kita bersama dalam menyejukkan situasi (cooling down) serta menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif menjelang pesta demokrasi,” tutur H Zenuri, Sabtu (4/1/2023).
Dia menyebut kasus-kasus besar yang merugikan keuangan negara seperti kasus BTS Kominfo, ekspor CPO, kasus Kementan serta kasus-kasus yang menyeret nama-nama pejabat publik di negeri ini tentunya akan berdampak pada kamtibmas.
Selain mendegradasi kepercayaan kepada pemerintah, hal tersebut juga rawan dipolitisir pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik.
“Kita semua paham bahwa saat ini merupakan tahun politik, jadi para kontestan dan timnya akan memanfaatkan momen apa saja yang sedang viral dimasyarakat untuk dipolitisir dan dieksploitasi untuk kepentingan politik sesaat,” terangnya.
Penegak hukum harus jeli melihat hal ini, dan pihaknya menyarankan apabila kasus yang sedang diselidiki berpotensi kuat ada keterkaitan dengan tokoh yang sedang mencalonkan, baik pilpres dan pileg hendaknya ditunda dulu penanganannya.
Setidaknya sampai pelaksanaan pemilu berakhir. Hal ini untuk menjaga persepsi publik, persaingan yang fair dan tentunya netralitas dari para penegak hukum juga.
“Kami siap mendukung TNI-Polri dan stakeholder terkait dalam menjaga stabilitas kamtibmas selama pesta demokrasi, agar pemilu berjalan aman dan terpilih pemimpin yang benar-benar merepresentasikan keinginan masyarakat indonesia secara umum,” jelasnya.(ocha)
