Rakor Lintas Sektoral Pengamanan Pemilu, Wakapolda Sumsel Tekankan Hal Ini

Usai rakor lintas sektoral pengamanan pemilu tahun 2023-2024, Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M Zulkarnain, S.Ik., M.Si., bersama OPD terkait berfoto bersama/sriwijayamedia.com-ton

Sriwijayamedia.com– Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M Zulkarnain, S.Ik., M.Si., memastikan pihaknya bakal menekan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang.

Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral pengamanan pemilihan umum (pemilu) tahun 2023-2024, di Grand Ballroom Santika Premiere Hotel Bandara Palembang, Senin (9/10/2023).

Bacaan Lainnya

Turut hadir didalam acara tersebut Kepala Dishub provinsi Sumsel Ari Narsa JS, Kepala Satpol PP Sumsel Aris Saputra,  Kabag Pembinaan Operasi Polda sumsel AKBP Erwin, SH., Ketua KPU Sumsel Amrah Muslimin, dan undangan lainnya.

“Untuk daerah rawan dan tidak rawan pemilu itu sudah ditentukan oleh Bawaslu pusat. Kita juga akan melihat indeks kerawanan pemilu. Kita lihat apa penyebabnya, kalau masalah wilayah yang sulit dijangkau tentunya kita akan mengedepankan wilayah perairan seperti Banyuasin, kita akan tempatkan Polair) untuk distribusi surat suara dan kotak suara,” kata Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M Zulkarnain, S.Ik., M.Si.

Begitupun di wilayah tapal batas, diupayakan pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) benar-benar dapat melayani masyarakat setempat.

Sesuai dengan arahan Mabes Polri, pola pengamanan tergantung dari situasi di lapangan dan letak geografis.

“Daerah rawan konflik akan menjadi perhatian kami. Daerah yang rawan di setiap kabupaten/kota, pola pengamanannya tentu berbeda-beda. Ingat,  satu permasalahan saja bisa menyebabkan proses pemilu ini menjadi terganggu dan dianggap tidak berhasil,” paparnya.

Terkait netralitas Polri, pihaknya mengingatkan agar jajarannya bersikap netral. Jika melanggar akan ada sanksi kode etik.

Bahkan di pemilu sebelumnya ada oknum yang ditindak dan diproses.

Sementara itu, Kabag Pembinaan Operasi Polda Sumsel AKBP Erwin, SH., mengatakan pada 28 November sampai 31 Desember 2023 nanti juga akan dibahas mengenai pos anggaran pengamanan tahun 2023 dengan mengajak para awak media.

Bahkan sebelumnya para wartawan diundang untuk menyiarkan latihan pra operasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Termasuk Focus Group Discussion (FGD).(ton)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *