Sriwijayamedia.com – Pengurus Besar (PB) Forum Ulama dan Aktivis Islam (FORMULA) mengadakan acara Simposium Nasional Resolusi Kebangsaan dan Rapimnas, di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (9/10/2023).
Ratusan orang turut hadir dalam acara tersebut, diantaranya Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Pemerintahan Muchlis Hamdy, Ketua Dewan Penasihat PB FORMULA Dewie Yasin Limpo, Ketua Umum PB FORMULA TG Tedi Harmanto, serta Pengamat Politik dan Kebangsaan Arqam Azikin.
Dalam sambutannya, Ketua Umum PB FORMULA Tedi Hermanto mengutarakan keinginannya untuk memadukan unsur para Ulama, Kiyai, maupun Kelompok Islam untuk melakukan perubahan sebagai wujud integritas unsur intelektual di sebuah wadah FORMULA.
“Nanti yang tergabung dalam FORMULA adalah putra putri pilihan yang terbaik bagi Bangsa Indonesia,” terang Tedi.
Setali tiga uang, Ketua Dewan Penasihat PB FORMULA Dewie Yasin Limpo menyampaikan bahwa para Ulama dan Aktivis Islam harus berada di garda terdepan sebagai solusi seluruh permasalahan politik menjelang Pemilu 2024.
Selain itu, juga harus tetap konsisten memperjuangkan umat dengan kontribusi moralitasnya dalam menyampaikan kritik sosial terhadap kinerja pemerintah.
“Dengan adanya berita hoaks yang dapat menggerus rasa nasionalisme kita, maka dari itu, kita mengangkat tema hari ini,” ucap mantan Anggota DPR RI 2014-2019 Fraksi Hanura.
Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan Muchlis Hamdy menyatakan bahwa keberagaman di Indonesia, terlebih dengan arus globalisasi menjelang Pemilu 2024, masyarakat Indonesia harus tetap konsisten untuk menjaga Pemilu yang damai.
“Jadikan Pemilu bagian dari kita, untuk menjadi organisasi masyarakat agar mendapatkan pendidikan berpolitik. Kita harap itu semua bisa tumbuh dalam acara-acara seperti ini,” pungkas Muchlis.
Pembentukan wadah FORMULA ini dianggap tepat oleh Pengamat Politik dan Kebangsaan Arqam Azikin, apabila dikaitkan dengan politik, dimana sebagai masyarakat Indonesia harus tetap memiliki komitmen untuk berada di sistem politik sesuai dengan Pancasila Sila ke-4.
“Apabila ada yang ingin memilih seorang pemimpin, kita bisa melakukan musyawarah. Tapi jika tidak bisa diterima setelahnya, kita bisa musyawarah kembali untuk perwakilan. Semua daerah mengalami konflik, tidak ada Pilkada yang tidak mengalami bentrok,” jelas Arqam. (irawan)
