Sriwijayamedia.com – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel mencatat hingga 31 Juli 2023 kinerja APBN Sumsel berkinerja positif dalam menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat, dengan capaian realisasi belanja negara 47,20 persen dari pagu dan pendapatan negara capai 51,87 persen dari target.
Hal itu disampaikan Kepala Kanwil DJPb Sumsel sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumsel Lydia Kurniawati Christyana, dalam Rapat Pleno Forum ALCo Regional Sumsel, di ruang sekretariat bersama Kemenkeu Sumsel, Rabu (23/8/2023).
Pertemuan ini dihadiri para pejabat unit kerja Kanwil DJPb Sumsel, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumsel dan Babel, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumbagtim, Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumsel, Jambi, dan Babel, Balai Diklat Keuangan (BDK) Palembang yang merupakan bagian dari Kemenkeu Satu Sumsel.
“Realisasi Belanja Negara untuk Sumsel sampai dengan 31 Juli 2023 tercapai Rp 21,56 triliun atau tumbuh sebesar 4,03 persen (yoy). Realisasi tersebut ditopang oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp 7,52 triliun (45,46 persen dari Pagu) dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 14,04 triliun (48,19 persen dari Pagu),” ujar Lydia Kurniawati Christyana.
Dia menyebut realisasi tersebut utamanya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, pertanian, perlindungan sosial, dan layanan publik lainnya di wilayah Sumsel.
Dia menilai APBN sampai dengan periode ini, tetap solid dengan kinerja positif dan konsisten yang ditunjukkan dalam penciptaan dampak secara langsung kepada masyarakat.
“BPP yang memberikan manfaat langsung ke masyarakat telah terealisasi sebesar Rp 3,19 triliun, diantaranya Belanja Pembangunan/Preservasi Infrastruktur sebesar Rp 909,27 miliar, digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, bandara, pelabuhan dan rel Kereta Api (KA),” terangnya.
Selain itu juga digunakan untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Subsidi PSU Perumahan.
Selanjutnya belanja untuk bantuan sosial dan pertanian terealisasi Rp10,48 miliar yang digunakan untuk program rehabilitasi sosial kepada 2.208 orang penerima bantuan berupa uang atau barang, maupun bantuan dalam bentuk bibit/alat pertanian untuk benih padi, jagung, kedelai dan umbi holtikultura, serta peralatan pra-panen dan pasca panen.
Sementara itu, kinerja APBN dalam mencerdaskan kehidupan bangsa juga dapat terlihat melalui belanja untuk sektor pendidikan yang telah terealisasi sebesar Rp107,81 miliar untuk program KIP Kuliah dan Bidik Misi kepada 2.022 mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Kementerian Agama (Kemenag) untuk 23.477 siswa, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk 3 PTN, Tunjangan Guru pada Kementerian Agama untuk 3.360 guru PNS/Non PNS,” papar Kepala Kanwil DJPb Sumsel.
Untuk mendukung pemerataan pembangunan, total penyaluran TKD sampai dengan periode ini capai Rp14,05 triliun (48,20% dari pagu). Dana TKD untuk pemerataan kesejahteraan juga secara langsung telah direalisasikan untuk kesejahteraan rakyat sebesar Rp2.163,02 miliar, diantaranya telah memberi dampak melalui Penyaluran BOS untuk 1,67 juta siswa, Penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD untuk 175.545 siswa, Penyaluran BOP Kesetaraan untuk 15.903 siswa, Penyaluran DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru (TPG) Daerah dan Tamsil Guru ASN Daerah, dan penyaluran DAK Fisik bidang pendidikan.
Pelaksanaan program-program yang secara langsung menyentuh kepada masyarakat tersebut dapat tercapai atas keberhasilan realisasi Pendapatan Negara untuk wilayah Sumsel sebesar Rp 10,05 triliun (51,87 persen dari target) pada periode ini.
Angka tersebut terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 8,50 triliun (49,63 persen dari target), Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp187,64 miliar (68,30 persen dari target), dan penerimaan PNBP yang mencapai Rp 1,36 triliun (69,03.persen dari target).(ocha)
