Sriwijayamedia.com – Rapat konsultasi jelang Sidang Tahunan MPR 2023 menghadirkan unsur Pimpinan MPR RI dan Pimpinan DPD RI di Gedung Nusantara V, DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) turut menghadiri rapat yang dilakukan secara tertutup tersebut. Salah satu yang dibahas berkaitan dengan Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus mendatang, dimana pelaksanaannya akan berbeda dibanding tahun lalu.
“Kita akan kembalikan ke modifikasi awal, sehingga memberi kesempatan seluruh lembaga tinggi negara menyampaikan hasil kinerjanya ke publik melalui Sidang MPR RI pada 12 Agustus. Nah, tanggal 16 Agustus, kita semua akan mendengarkan Presiden RI menyampaikan Laporan Presiden, Pidato Kenegaraan, serta pelaksanaan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI,” sampainya.
Bamsoet melanjutkan pada rapat konsultasi itu membahas Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)
“MPR sudah melakukan kajian mendalam yang sangat lama untuk menghadirkan kembali PPHN sejak zamannya Pak Taufik Kiemas. DPD mengusulkan apabila terdapat amandemen, maka beberapa usulan DPD akan kami tampung untuk dibahas dan dikaji akademiknya, sehingga langsung diadakan amandemen,” ungkapnya.
Amandemen ini juga harus disesuaikan dengan tata cara dan momentum yang tepat.
Bamsoet menegaskan minimal harus ada diusulkan oleh sepertiga, argumentasi tegas, pasal dan ayat yang akan diubah atau diganti juga harus sudah ada poin-poinnya.
Pembahasan mendalam mengenai amandemen ini harus mencari celah dan peluang, sehingga menemukan momentum politiknya.
“Saya sangat optimistis bahwa PPHN dapat hadir kembali dalam sistem kenegaraan Indonesia untuk memperjelas rencana jangka panjang. Jadi, udah gak boleh lagi uang rakyat dikumpulin dari pajak APBN, kemudian disia-siakan proyeknya, atau bahkan tidak diteruskan oleh presiden selanjutnya,” terangnya.(raya)
