KAYUAGUNG- Sejumlah kalangan aktivis menginggatkan agar seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten OKI dapat melakukan penyusunan RAPBD 2018 secara tepat sasaran dan tepat penggunaan. Ini menyusul, saat ini RAPBD OKI 2018 masih dalam tahap pembahasan.
“Kami berharap agar seluruh pemangku kepentingan dapat menyelesaikan tahapan dan jadwal proses penyusunan RAPBD 2018 secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna,” kata Ketua Aliansi Masyarakat, Mahasiswa Penyelamat Asset Daerah (AMMPAD) Sumsel, Hasbi Nusantara, Kamis (2/11).
Menurut dia, penyusunan RAPBD 2018 diupayakan dapat mengakomodir semua aspirasi dari masyarakat dengan memperhatikan strategi dan kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan.
Begitupun untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seyogianya dapat merencanakan program kegiatan secara efektif dan efisien dan betul-betul menempatkan skala prioritas yang mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menyusun rencana kerja anggaran (RKA).
“Proses penyusunan RAPBD merupakan tahapan yang fundamental dan harus dilaksanakan dengan seksama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena melalui penyusunan APBD yang tertib, taat terhadap ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu akan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran, dan akan berkontribusi dalam mewujudkan clean government and good governance,” jelasnya.
Apalagi ditahun 2018 merupakan tahun politik, sambung dia, berpotensi terjadi politisasi anggaran. Dalam politisasi anggaran ini, bukan saja petahana yang bermain, tetapi juga DPRD yang mendukung petahana. Apalagi DPRD yang terdiri dari berbagai partai ini berkoalisi mendukung petahana.
“Kendati koalisi awal pemerintahan itu bukan mendukung, tapi ketika koalisi terakhir itu mendukung petahana. Tentu itu akan mempermudah bagaimana anggaran-anggaran yang dulu tidak disepakati ternyata disepakati pada detik-detik terakhir. Nah, inilah yang harus dihindarkan,” tuturnya.
Dia mengilustrasikan seperti di OPD tertentu, semula hanya mengalokasikan anggaran untuk konsumsi sangat kecil, namun jelang pilkada ini jadi membengkak.
“Indikasi membesarnya anggaran konsumsi ditenggarai hanya untuk mengumpulkan massa lebih banyak dalam tiap kegiatan. Padahal banyak yang lebih penting dan memerlukan anggaran,” katanya.(abu)
