PALEMBANG- Calon Gubernur Sumsel, H Herman Deru (HD) mengklaim jika mendapat amanah rakyat memimpin Sumsel 5 tahun mendatang, pasangan Herman Deru-Mawardi Yahya (HDMY) berkomitmen membangun Sumsel secara merata di 17 kabupaten dan kota di Sumsel. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinye kesenjangan antar daerah.
“Jangan sampai hanya satu atau dua kabupaten dan kota saja yang maju dan mendapat perhatian, sementara daerah lain tertinggal. Bersama HDMY, 17 kabupaten dan kota harus semuanya maju. Sumsel harus maju bersama,’’ tegas HD ketika berdialog dengan pengurus Forum Ikatan Masyarakat Banyuasin (Foikamaba), di Posko Pemenangan HDMY, Jalan Tanjung Api Api, Rabu (14/2).
Menurut HD, saat ini Kota Palembang sebagai ibukota Sumsel dan pusat jasa dan perdagangan di Sumsel memang sudah jauh lebih lengkap fasilitas publiknya. Hal tersebut memicu datangnya investasi baik dalam maupun luar negeri sehingga pembangunan Kota Palembang terasa lebih cepat.
“Nah 5 tahun ke depan, 16 kabupaten dan kota lainnya harus juga didorong dan didukung agar juga terjadi percepatan. Inilah tugas gubernur untuk mengkoordinasikan pembangunan di seluruh kabupaten dan kota sehingga pembangunan di seluruh kawasan Sumsel benar-benar dirasakan,’’ ucap mantan Bupati OKU Timur dua periode ini.
Kendatipun di era otonomi daerah kewenangan bupati dan walikota jauh lebih besar untuk menentukan arah pembangunan di daerah masing-masing, namun seorang gubernur dan wakil gubernur harus mengambil peran penting untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pembangunan.
“Koordinasi dan komunikasi dengan bupati dan wali kota harus menjadi sebuah keniscayaan. Syaratnya, gubernur dan wakil gubernur harus turun langsung ke kabupaten dan kota se Sumsel. Bukan hanya sekali setahun untuk menghadiri perayaan ulang tahun sebuah kabupaten dan kota saja,’’ tutur HD.
Bersama PAN, Nasdem Hanura dan PKPI, kata HD, sangat memperhatikan pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumsel. Termasuk pula jalan yang menghubungkan ke sentra-sentra produksi pertanian dan perkebunan.
“Jangan sampai gara-gara jalan rusak, masyarakat susah dan barang-barang menjadi mahal lantaran distribusi barang dan jasa tidak lancar. Begitu juga irigasi harus dibangun dan diperbaiki sehingga produksi beras di Sumsel dapat meningkat,’’ jelas Ketua Forum Daerah Penghasil Pangan ini.
HD menegaskan, sejumlah program pro rakyat yang akan dijalankan antara lain program sekolah dan berobat gratis yang beberapa tahun ini seolah mati suri dihidupkan kembali. Dengan begitu rakyat Sumsel dapat menikmati sekolah dan berobat gratis yang sudah menjadi haknya dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.
“Program prioritas lainnya adalah menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup tinggi di Sumsel, terutama di beberapa kabupaten dan kota. Kita harus benar-benar serius menyusun paket kebijakan terukur untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Lapangan pekerjaan harus dibuka sebesar-besarnya,’’ tegas peraih penghargaan Bintang Jasa Pratama ini.(jay)