PALEMBANG – Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang berada dalam pusaran kekerabatan keluarga, atau lazim disebut politik dinasti cenderung berpontensi besar pada tindak pidana korupsi.
Hal tersebut diutarakan mantan Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Abraham Samad saat jumpa awak media Palembang di rumah makan Srimelayu, Sabtu (21/4) malam.
“Dinasti politik itu melahirkan korupsi. Lihat di daerah Sulawesi Tenggara, Banten, Banyuasin. Menurut saya, hal itu juga sangat merusak tatanan demokrasi,” ucap Abraham
Abraham melanjutkan, sebernarnya dahulu ada aturan yang mengatur larangan dinasti politik, tetapi di yudisial review.
“Menurut saya, harus ada aturan yang jelas mengatur hal tersebut. Jangan memaksakan kehendak, dengan menciptakan calon karbitan,”jelasnya
Saat ini, dua hal yang tidak dimemiliki oleh partai politik, yakni pertama kode etik, dan yang kedua tidak memiliki akuntabilitas keuangan yang menyebabkan seenaknya menentukan mahar politik.
“Bila punya dua ini ada, partai politik bisa mencentak calon calon yang berkualitas,” terangnya
Menurut dia, dalam kondisi saat ini tidak dibutuhkan pemimpin yang terlalu pintar, terpenting dibutuhkan pemimpin jujur.
“Tidak butuh pemimpin yang ditakuti. Diperlukan pemimpin jujur. Kita seperti ini karena pemimpin kita tidak jujur,” ucapnya.(jay)
