KAYUAGUNG– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat sebagai pemda yang sering meraih opini WTP. Penghargaan itu diberikan atas raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama tujuh kali berturut-turut.
Bupati OKI H Iskandar, SE melalui Sekretaris Daerah OKI H. Husin, S. Pd, MM mengungkapkan raihan opini WTP ini menggambarkan akuntabilitas kinerja dalam laporan keuangan dan hasil kerja di lapangan berupa terwujudnya pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Ogan Komering Ilir.
“Kita bersyukur mendapatkan penghargaan WTP yang merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada Kabupaten OKI atas kepatuhan Pemda dalam melaksanakan keuangan negara dan Komitmen kepala daerah agar setiap OPD bekerja berdasarkan aturan atas kinerja keuangan pemerintah agar tidak ditemukan hal yang tidak wajar (disclaimer) dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Husin usai menerima penghargaan yang diserahkan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (21/9).
Husin mengungkapkan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tetap penting. Namun yang lebih penting lagi yaitu bagimana dampak belanja terhadap ekonomi, terutama kesejahteraan masyarakat.
“Pencapaian opini atas laporan keuangan itu bukan tujuan akhir. Yang kita perjuangkan agar opini WTP (wajar tanpa pengecualian) berkorelasi dengan kinerja pembangunan daerah,” ucapnya.
Sekda sendiri mendedikasikan penghargaan ini untuk DPRD, FKPD, BPK/BPKP dan para ASN Pemkab OKI yang telah bekerja keras dan konsisten mempertahankan raihan WTP selama tujuh kali berturut-turut.
“Penghargaan ini tentu kita dedikasikan untuk jajaran ASN OKI yang bekerja keras dan secara konsisten serta dorongan DPRD, juga bimbingan FKPD, BPK/BPKP hingga selama tujuh kali berturut-turut bisa mempertahankan WTP ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten OKI, Ir. Munim, MM menambahkan perencanaan, pengorganisasian, hingga pelaksanaan anggaran, termasuk evaluasi keuangan dan evaluasi kinerja, di Pemkab OKI dikerjakan secara efektif, efisien, dan berkeadilan.
“Mudah-mudahan hasil akhir yang dirasakan masyarakat berupa output dan outcome itu betul-betul menggambarkan anggaran yang kita anggarkan untuk didayagunakan bagi pembangunan masyarakat OKI,” tuturnya.(abu)
