– Ego Sektoral Hingga Belum Optimalnya CSR Perusahaan Picu Kemiskinan OKI
KAYUAGUNG-Wakil Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), HM Djakfar Shodiq mengklaim optimistis jika agregat kemiskinan di OKI akan turun. Angka kemiskinan di OKI capai 15,28 persen pada tahun ini.
Di Sumsel, OKI berada pada urutan ke empat kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Untuk itu, pemerintah setempat menargetkan penurunan hingga 5,30 persen atau turun menjadi 9,98 persen.
“Saya berkeyakinan jika kita semua bekerja keras, memaksimalkan potensi yang ada serta bersinergi, maka penurunan kemiskinan 1 digit bisa kita wujudkan,” kata Wakil Bupati OKI, HM Djakfar Shodiq saat membuka Raker Tim Pengendali Kemiskinan Kabupaten OKI di Aula Bappeda OKI, Senin (4/3).
Menurut Shodiq, pemerintah telah berupaya menekan angka kemiskinan melalui program pro poor yang digulirkan.
“Semua sudah bekerja, sekarang kita pastikan agar program pro kemiskinan itu tepat sasaran. Data kemiskinan jangan ditutup-tutupi, dan OPD diminta untuk evaluasi output program yang sudah digelontorkn ke masyarakat sudah mengena belum,” ujar Shodiq.
Sementara itu, Kepala Bappeda OKI, Makruf, CM, S. IP menambahkan penanganan masalah kemiskinan di OKI dihadapkan beberapa persoalan seperti basis data kemiskinan yang belum satu data, kondisi masyarakat yang dinamis, dan data masih bersifat rahasia.
“Khusus di OKI, penurunan angka kemiskinan sudah ada. Namun belum signifikan yang disebabkan beberapa faktor,” aku Makruf.
Faktor tersebut, lanjut Makruf, antara lain kondisi geografis Kabupaten OKI, program penanganan kemiskinan dari kementerian dan lembaga yang masih belum terintegrasi, ego sektoral, serta belum optimalnya Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang ada di OKI.
Untuk itu, Pemkab OKI telah merancang langkah strategis penurunan kemiskinan melalui 3 (tiga) langkah, yaitu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui program perbaikan rumah layak huni, Jamkesmas dan pendidikan gratis.
Peningkatan pendapatan keluarga miskin melalui bantuan sarana prasarana pertanian/perkebunan, bantuan ternak, kelompok usaha kreatif dan program padat karya serta akan membentuk Unit Penanganan Teknis (UPT) penanggulangan kemiskinan.
“Seperti daerah lain, sudah berhasil menangani kemiskinan. Kami sarankan untuk dibentuk UPT khusus penaggulangan kemiskinan yang tugasnya mengupdate data kemiskinan, evaluasi kualitatif dan kuantitatif program-program pro poor,” jelas Makruf.(abu)
