Palembang, Sriwijaya Media- Wakil Walikota (Wawako) Palembang melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dengan Badan Informasi Geospasial dan Kwartil Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang dalam hal peluncuran Geoportal Kota Palembang dan sosialisasi serta workshop Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) yang dihadiri Kepala Badan Informasi Geospasial, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang, serta undangan lainnya dilaksanakan di Grand Ballroom Hotel Excelton, Selasa (9/4).
Kepala Badan Informasi Geospasial Prof Dr Hasanuddin Zabidin, menyatakan segala sesuatu yang diatas permukaan bumi, didalam bumi itulah yang dinamakan informasi geofasial.
“Indonesia ini negara yang sangatlah besar, jangan disamakan dengan Singapura. Silakan lihat dipeta, untuk mengelola pemanfaatan, Badan Informasi Geofasial tidak bisa bekerja sendiri, tapi harus ada peran dari daerah yakni kabupaten atau kota. Salah satu diantaranya adalah Palembang. Adik-adik juga bisa ikut terlibat melakukan pemetaan, ikut membangun Indonesia,” katanya.
Dia mengaku pada Maret 2018 lalu telah dilakukan penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dengan kwartil daerah gerakan pramuka Sumsel mengenai batas desa dan fasilitas umum.
Sementara itu, Wawako Palembang Hj Fitrianti Agustinda menambahkan pihaknya merasa sangat bersyukur dengan adanya kerjasama ini.
“Alhamdulillah hari ini kita membuka kerjasama dari Badan Informasi Geofasial untuk memetakan atau menjadikan Kota Palembang untuk program satu peta dengan melibatkan kawan-kawan dari pramuka. Tentu saja sangat membanggakan dan sekaligus terima kasih atas kerjasamanya,” ucapnya.
Dia berharap dengan adanya kerjasama ini data terkait masalah fasilitas umum, fasilitas sosial yang dimiliki, dan juga aset yang dimiliki Kota Palembang bisa terdata dengan baik.
Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang Ir H Harrey Hadi, M.S melanjutkan geoportal Kota Palembang terkait dengan jaringan informasi geospasial daerah ini, progresnya bisa dikatakan aktif.
Dalam mengantisipasi terkait dengan kebijakan satu peta yang diluncurkan Presiden Republik Indonesia, pada intinya, bisa digunakan melalui smartphone, peta-peta mana saja yang bisa dimanfaatkan dapat dipantau.
“Jika tidak menggunakan satelit, maka titik fasilitas umum ataupun fasilitas sosial, misalnya puskesmas, taman-taman, tidak akan terdeteksi. Dengan adanya kerjasama ini, secara otomatis Palembang selangkah sudah memasukkan data-data yang selama ini berserakan, tidak terkumpul dengan baik, tidak valid, dan tidak melalui perkiraan-perkiraan,” jelasnya.
Apalagi Wawako menginginkan aset yang dimiliki bisa dimanfaatkan secara maksimal, jangan sampai aset ini sampai tidak komplikasi dengan baik, pemanfaatan tidak maksimal.(ton)
