Palembang, Sriwijaya Media – Riezky Aprilia, SH., MH., anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) daerah pemilihan (Dapil) Sumsel 1 membidangi pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan melakukan reses atau kunjungan kerja ke beberapa titik yang ada di Kota Palembang. Mulai dari ke Kantor Tim Restorasi Gambut Provinsi Sumsel, Kantor Bulog, dan Pasar Ikan Modern (PIM), Senin (9/3/2020)
Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Kanwil Sumsel-Babel Yudi Wijaya menegaskan untuk total penyaluran BPNT tahun 2019 ada sekitar 6.981 ton terdiri dari Kanwil Palembang, dan beberapa daerah lainnya.
Total penyaluran beras ASN dan honor di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel tahun 2019 sekitar 767.600 kilogram. Sementara di tahun 2020 sebesar 150.000 kilogram.
“Pemerintah berencana akan impor beras. Jadi kami masih menunggu proses impor. Kami meminta sesuai dengan kebutuhan, terutama jelang puasa dan Hari Raya Idul Fitri 2020,” ujarnya.
Sebelum ke Bulog, anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia terlebih dahulu mengunjungi Kantor Tim Badan Restorasi Gambut Provinsi Sumsel. Saat mengunjungi Kantor Tim Badan Restorasi Gambut Provinsi Sumsel, Riezky mengatakan pihaknya sepakat bahwa gambut merupakan salah satu aset yang harus betul-betul diobservasi manfaat, budidaya, dan hal-hal yang terkait eksistensi gambut.
Selain itu, pihaknya juga meminta Bulog dapat menjaga stabilitas harga serta mengambil hasil pertanian langsung dari petani.
“Dari petani ke masyarakat, dan dari masyarakat kembali lagi ke masyarakat. Mudah-mudahan kedepan tidak terjadi lagi harga yang tidak stabil. Bulog diharapkan kembali untuk menjaga kestabilan stock yang ada,” ungkapnya.
Begitupun Pasar Ikan Modern, pihaknya mensupport apapun program yang akan dilakukan. Namun, pihaknya minta agar posisi pasar diperhatikan.
“Intinya kita support, hanya saja, saya harapkan kedepan program-program yang realistis. Jangan sampai nanti setelah jalan baru ribut, hulu dan hilirnya juga harus jelas,” ucapnya.
Menurut Pelaksana Proyek Pembangunan PIM Ir Sastra Suganda, jika lihat memang DPR RI merupakan mitra kerja dari Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP).
Permasalahan hanya masalah klasik yakni tentang kemacetan. Kalau tidak layak maka mau dibangun dimana, karena ini merupakan PIM,” tegasnya.
Ditambahkannya, nanti akan ada bantuan dari KKP yakni cold stored digunakan anggaran tahun ini kulkas atau freezer besar yang tujuannya untuk menempatkan ikan beku.
Kedepan untuk pengelolaannya sendiri akan dikelola oleh Perusahaan Daerah dalam hal ini menjadi hak Wali Kota Palembang.
“Dalam waktu dekat proyek ini akan kita serahkan kepada KKP. Harapan saya supaya dari KKP bisa segera memberikan kepada kota, supaya mereka masuk, kalau mereka masuk, apa-apa yang kurang bisa dilengkapi. Masalah perawatan akan kita lakukan sampai selesai,” pungkasnya.(ton)
