Palembang, Sriwijaya Media – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) Direktorat Jenderal (Dirjen) Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (PBPPP) Sumatera V SNVT Penyediaan Provinsi Sumsel mengadakan rapat koordinasi (rakor) mengenai kelompok kerja (pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumsel tahun 2020, di Ballroom Hotel 101 Palembang, Jumat (4/9/2020).
Hadir dalam rakor ini antara lain Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Sumsel Ir Basyaruddin Akhmad, Sekretaris Disperkim Sumsel Sumsel Mansyur, serta tamu undangan lainnya.
Kepala Disperkim Sumsel Ir Basyaruddin Akhmad mengatakan pokja ini dibentuk untuk menyamakan persepsi, membuat langkah-langkah kerja dan rencana kerja dalam kerangka pekerjaan satu tahun kedepan, sehingga peran dari Disperkim Sumsel melalui pokja dapat mengurangi backlog perumahan, dan juga mengurangi kawasan kumuh melalui penurunan rumah tidak layak huni.
“Rakor ini juga sekaligus mengingatkan kabupaten atau kota yang belum mempunyai pokja, agar segera dibentuk,” terangnya.
Menurut dia, rakor ini diharap dapat menyelesaikan persoalan-persoalan, baik itu mengenai backlog perumahan, rumah tidak layak huni, maupun kawasan kumuh.
“Esensinya bagaimana kita memfasilitasi memberikan dan memenuhi kebutuhan rumah kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Disperkim Sumsel Mansyur menambahkan bahwa rumah tidak layak huni sangat tinggi. Untuk Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) bisa digunakan, dan kabupaten/kota dipersilakan mengaplikasikannya untuk kepentingan bersama guna mewujudkan perumahan ataupun kawasan permukiman.
“Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi kabupaten atau kota yang ingin datang dan berkoordinasi dengan kita. Disperkim Sumsel hanya memfasilitasi, tapi untuk memfasilitasi kabupaten atau kota harus menunjukkan eksistensi,” pungkasnya.(ton)
