Banyuasin, Sriwijaya Media-Sebanyak 82 Unit Pengelola Keuangan Kegiatan (UPKK) per desa di Kabupaten Banyuasin, dalam program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) dari Kementrian Pertanian (Kementan) RI, dinilai gagal total. Pasalnya, proyek tersebut tidak dikerjakan secara optimal.
Kendati puluhan proyek serasi diketuai oleh orang desa setempat dan dikerjakan para pekerja desa, namun tidak menjamin pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Seperti pekerjaan pencucian saluran, pembuatan parit, dan aliran cacing, tidak mendukung masuknya aliran air ke persawahan. Terbukti, belum setahun proyek serasi dikerjakan justru petani sawah mulai mengeluh.
Bukan itu saja, alat pendukung penghisap air, mesin air dalam menyalurkan air ke saluran cacing untuk mengaliri persawahan, tidak tersedia. Padahal, di RAB jelas nama dan nilainya untuk kegunaan program serasi tersebut.
“Ini program pusat untuk mensejahterakan rakyat. Namun, minimnya pengawasan dari pemerintah maupun pendamping pertanian mengakibatkan hasil proyek serasi amburadul. Seharusnya mereka mengedepankan manfaatnya serasi, bukan keuntungan semata,” kata Ketua Non Government Organization (NGO) Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) Banyuasin, Umirtono, SH., Minggu (20/9/2020).
Menurut dia, kendati ada pekerjaan Serasi yang terabaikan. Disisi lain ada juga sejumlah UPKK desa yang benar-benar mengerjakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Impactnya, berdampak pada penghasilan padi petani sehingga mampu mendongkrak Banyuasin menjadi kabupaten penghasil terbesar ke 4 se Indonesia.
“Kalau melihat kondisi lahan serasi yang dikerjakan asal-asalan, saya yakin ke depan Pemerintah Banyuasin hanya mimpi untuk meraih atau menjadi penyuplai gabah terbesar,” tutur Umirtono.
Berdasar peninjauan dilakukan dan konfirmasi dengan Sekretaris UPKK Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Padang Banyuasin, Darwa terkait mesin pompa air dan pekerjaan cuci aliran cacing, bersangkutan justru tidak banyak berkomentar, dan hanya menjawab tidak tahu.
“Kalau dilihat dari pekerjaan sepertinya absolut browsing drainase tidak dibangun. Ya, siapa yang yang harus disalahkan dan bertanggungjawab,” akunya.
Sementara itu, Kajari Banyuasin H Mochammad Jeffry, SH., MH., melalui Kasi Intel Habibi, SH., ketika dikonfirmasi wartawan menyatakan sejauh ini belum ada laporan mengenai proyek Serasi di Banyuasin. Jika ada laporan, tentunya akan segera diproses.
“Secara lisan ada dari NGO di Banyuasin yang telah menyampaikan adanya program dari Kementan RI, proyek Serasi ada pekerjaan yang belum diselesaikan. Tapi itu baru sebatas lisan. Kita tunggu laporan secara tertulis dan akurat,” tutur Habibi. (indra)
