Banyuasin, Sriwijaya Media – Tiga tahun memimpin Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin, H Askolani, SH., MH., dan H Slamet Somosentono, SH., kembali diganjar penghargaan. Kali ini penghargaan datang dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2019 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kamis (29/10/2020).
Penghargaan berbentuk plakat dan piagam Opini WTP dari Menkeu RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI, diserahkan Menkeu melalui Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Provinsi Sumsel Taukhid, SE., M.Sc., IB., MBA., diterima Bupati Banyuasin, H Askolani di Gedung Auditorium Pemkab Banyuasin, Selasa (27/10/2020) lalu.
Diraihnya penghargaan tersebut karena Pemkab Banyuasin dianggap berhasil menyusun LKPD dan telah diaudit oleh BPK-RI dan menghasilkan opini WTP. Opini WTP yang diberikan BPK-RI terhadap LKPD Banyuasin sudah 9 kali diterima berturut-turut mulai tahun 2011 hingga 2019.
Bupati Banyuasin, H Askolani, SH., MH., menyatakan bahwa perolehan opini WTP dari BPK RI merupakan hasil kerja keras SKPD dilingkungan Pemkab Banyuasin, dan berharap penghargaan dari Kemenkeu tersebut menjadi pemantik agar bekerja lebih keras lagi, dengan harapan kedepan raihan ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi.
“LKPD merupakan hasil konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD yang selanjutnya LKPD tersebut melewati proses audit oleh BPK sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari 7 komponen yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan,” terang Askolani.
Istri dari dr Sri Fitri Yanti ini menjelaskan bahwa opini WTP yang dicapai pada LKPD tahun 2019 merupakan bukti nyata pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas sehingga patut mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
Selain piagam penghargaan, Kemenkeu RI juga menyerahkan plakat kepada Pemkab Banyuasin yang telah berhasil meraih opini WTP murni tanpa penekanan sebanyak 9 kali berturut-turut.
“Prestasi ini sebagai wujud kerja keras seluruh lapisan staf Pemkab Banyuasin. Tentunya ini berkat dukungan lapisan masyarakat, ormas, dan lembaga di Bumi Sedulang Setudung,” jelas Bupati.
Didampingi Wabup H Slamet saat penerimaan penghargaan, Askolani berharap penghargaan ini mampu mendorong segenap unsur di lingkungan Pemkab Banyuasin untuk senantiasa membudayakan perilaku positif, disiplin, taat hukum, dan menjauhkan diri dari kemungkinan tindak korupsi sekecil apapun.
“Opini WTP adalah penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan yang menjamin bahwa informasi keuangan telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini harus terus dijaga dan dipertahankan oleh semua perangkat daerah dalam proses pertanggungjawaban anggaran dan memastikan semuanya disajikan secara transparan dan akuntabel,” papar Askolani.
Sementara itu, Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Taukhid, SE., M.Sc., IB., MBA., menambahkan penilaian opini WTP perlu perjuangan yang serius pemerintah daerah. Karena opini WTP merupakan opini tertinggi atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai transparan dan akuntabel.
“Penghargaan yang diperoleh oleh Pemkab Banyuasin tidak hanya berupa piagam, tapi juga plakat dari Kemenkeu RI. Karena telah berhasil meraih 9 kali berturut-turut opini WTP, dimana penghargaan plakat hanya diberikan apabila telah capai 5 kali berturut turut memperoleh opini WTP atas pemeriksaan LKPD,” terangnya. (indra)
