Palembang, Sriwijaya Media-Barisan Pemuda Selamatkan Muara Enim (BPSME) menolak penunjukkan H Nasrun Umar sebagai Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim.
Hal itu terungkap saat gelaran konferensi pers di Sekretariat BPSME di Komplek Perumahan Ogan Permata Indah (OPI) Palembang, Sabtu (26/6/2021).
Ketua Umum BPSME, Rohadi, S.Sy., menyatakan pihaknya menolak tegas penunjukkan H Nasrun Umar sebagai Pj Bupati Muara Enim, sebagaimana surat Kemendagri Nomor 131.16-11 27/2021 tentang pengangkatan penjabat Muara Enim.
“Kami dengan tegas menolak Nasrun Umar sebagai Pj Bupati Muara Enim dengan alasan, selain pengangkatan Nasrun Umar yang kami duga terkesan dipaksakan dan juga kami menilai Muara Enim justru semakin terpuruk dari segi kepemimpinan dan dinamisasi roda pemerintahan,” ujar Rohady.
Bahkan arah pembangunan Kabupaten Muara Enim masih terkatung-katung, karena lambannya proses pengadaan barang & jasa, diduga pokja/ULP diotak atik dan diintervensi oleh oknum tertentu.
“Kami mencium dugaan gelagat penolakan kehadiran bersangkutan oleh pihak legislatif/DPRD. Bayangkan kalau antara eksekutif dan legislatif tidak harmonis, maka akan dibawa kemana wajah Muara Enim kedepan,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris BPSME Suwardi, S.Sy., menambahkan sehubungan dengan perkembangan Nasrun Umar sebagai Plh beberapa bulan lalu, pihaknya mengamati bersangkutan terkesan tak tulus dalam menghidupkan roda pemerintahan dan pembangunan di Bumi Serasan Sekundang.
“Nasrun Umar cenderung bak pangeran mengadakan roadshow dan kunjungannya seolah mencari panggung dan simpati serta dukungan masyarakat untuk menjadi kepala daerah definitif. Apalagi dalam beberapa kesempatan kunjungan bersangkutan selalu membawa istri dan anaknya yang dibungkus dengan perkenalan dan lain sebagainya,” ucap Suwardi.
Terlebih adanya isu beredar kalau Nasrun Umar digadang-gadang akan maju untuk mencalonkan diri sebagai calon Walikota Palembang,
“Kekhawatiran kami tersebut terkait dengan stabilitas pembangunan dan APBD Muara Enim yang kami duga akan terjadinya penyalahgunaan dan lain sebagainya,” papar Suwardi.
Dia mengingatkan agar DPRD beserta masyarakat dapat mengawasi jika perlu melakukan protes terhadap Gubernur, Kemendagri, KASN agar mengevaluasi atas penunjukkan Nasrun Umar sebagai Pj Bupati dan mendesak Gubernur mengusulkan beberapa nama agar pengangkatan Pj Bupati lebih selektif dan fair.
“Kami minta Kemendagri untuk mengevaluasi ulang penetapan Pj Bupati Muara Enim serta membatalkan Surat Keputusan No. 131.16-11 27/2021 tentang pengangkatan penjabat Muara Enim, memerintahkan Gubernur Sumsel mengusulkan beberapa nama lain yang dianggap layak membangun dan mengelola pemerintah tanpa ada muatan politis dan tujuan tertentu,” jelasnya
Selain itu, pihaknya juga meminta dukungan dan aksi nyata baik legislatif, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan protes terhadap Gubernur dan Kemendagri serta KASN serta jika perlu mogok dalam menjalankan roda pemerintahan sebelum Kemendagri mencabut Surat Keputusan No. 131.16-11 27/2021 tentang pengangkatan penjabat Muara Enim.(Ocha)
