DPRD Sumsel Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar LKPJ Gubernur Tahun 2022

Gubernur Sumsel H Herman Deru menyampaikan laporannya dihadapan anggota DPRD Sumsel pada Rapat Paripurna, Senin (27/3/2023)/sriwijayamedia.com-ton

Sriwijayamedia.com – DPRD Sumsel menggelar Rapat Paripurna LXIII (63) dengan agenda penyampaian pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel tahun 2022, di Gedung DPRD Sumsel, Senin (27/3/2023).

Turut hadir didalam rapat paripurna tersebut antara lain Gubernur Sumsel H Herman Deru, Sekda Sumsel Ir SA Supriono, Ketua DPRD Sumsel Hj R A Anita Noeringhati, dan undangan lainnya.

Bacaan Lainnya

Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam pidatonya mengatakan, ada dua bagian penting yakni prioritas pembangunan 2022 dan capaian kinerja pembangunan serta realisasi pengelolaan keuangan daerah.

Prioritas pembangunan Sumsel tahun 2022 dan capaiannya meliputi percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan stunting. Dimana tahun 2022 angka kemiskinan menurun signifikan sebesar 0,84 persen dibanding tahun 2021.

“Penurunan angka prevalensi lintas stunting signifikan dari 24,8 persen pada tahun 2021 menurun sebesar 8,2 persen sehingga menjadi 18,6 persen pada tahun 2022,” tutur Deru.

Disamping itu, lanjut dia, pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, Investasi, Industri, Perdagangan, usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pariwisata.

Deru mengklaim Sumsel berhasil melakukan upaya pemulihan ekonomi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari 3,58 persen pada tahun 2021 menjadi 5,23 persen tahun 2022.

Begitu pun untuk realisasi indeks pembangunan ekonomi inklusif Sumsel tahun 2021 sebesar 5,97 persen meningkat 0,42 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 5,55 persen. Sedangkan nasional meningkat 0,46 persen, poin dari 5,54 persen pada tahun 2020 menjadi 6,00 persen tahun 2021.

Pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) madani dan berprestasi tahun 2022 Provinsi Sumsel berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 70,24 poin pada tahun 2021 menjadi 70,90 persen pada tahun 2022.

“Pemerataan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur dasar dan Konektivitas, pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana pencapaian infrastruktur dasar tahun 2022 meningkat signifikan,” imbuhnya.

Terlihat dari capaian rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 85,67 persen meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 77,29 persen, air minum layak pada tahun pada tahun 2022 sebesar 85,08 persen meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 84,70 persen.

Lalu, optimalisasi reformasi dan birokrasi dan stabilitas keamanan provinsi Sumsel telah mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini terbukti dari diperolehnya penghargaan pelayanan public kategori “sangat baik” (A) tahun 2021.

“Untuk nilai tahun 2022 diberikan oleh Kementerian PAN dan RB pada Maret 2023 ini, dan pada tahun 2022 keamanan dan ketertiban terlaksana dengan baik,” terangnya.

Hal ini dapat dilihat dari kondisi zero konflik sumsel yang bertahan pada tahun 2022. Dimana realisasi pengelolaan keuangan daerah yang belum diaudit sebagai wujud kinerja APBD.

Berdasarkan data yang belum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per Februari 2022, target pendapatan daerah provinsi Sumsel sebesar Rp10.634.451.400.140,00, terealisasi sebesar Rp10.235.849.833.278,70 atau sebesar 96,25 Persen.

“Dari sisi belanja daerah terdapat target sebesar Rp10.426.397.636.784,00 terealisasi sebesar Rp9.663.635.876.750,69 atau sebesar 92,68 persen. Sedangkan dari sisi pembiayaan daerah maka penerimaan pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp151.946.236.644,00 terealisasi sebesar Rp151.894.033.565,14 atau sebesar 99,97 persen,” bebernya.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp360.000.000.000,00, terealisasi sebesar Rp202.357.225.474,00 atau sebesar 56,21 persen. Terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2022 sebesar Rp521.750.764.619,19.

Selain sumber dana APBD Sumsel, pembangunan di Sumsel juga dilaksanakan bersumber dari dana APBN dan Tugas Perbantuan (TP), Tugas Perbantuan Provinsi Sumsel pada tahun 2022 sebesar Rp147.451.953.000,00 dengan realisasi fisik 97,40 persen dan realisasi keuangan sebesar 96,77 persen.

“Sedangkan tugas perbantuan Kabupaten/Kota sebesar Rp20.962.464.000,00 dengan realisasi fisik 98,76 persen dan realisasi keuangan sebesar 96,77 persen,” jelasnya.(cha)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *