Jakarta, Sriwijaya Media- Mahasiswa dan Pemuda di Jakarta Timur (Jaktim) yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Bersama Pedagang (APBP) menyurati Pemerintah Kota (Pemkot) Jaktim mendesak agar lampu jalan di sepanjang Jalan Banjir Kanal Timur segera difungsikan.
Hal ini dimaksudkan agar para pedagang ekonomi kecil dan menengah di sepanjang bantaran Sungai Banjir Kanal Timur bisa kembali berdagang sediakala.
”Surat sudah kami antar ke Pemkot Jaktim. Intinya dalam surat itu kami meminta Walikota (Wako) untuk segera menyalakan lampu jalan di kawasan Banjir Kanal Timur dengan berbagai pertimbangan,” kata Perwakilan APBP Ruben Saputra Hasiholan Nababan saat dimintai keterangan di Kantor Wako Jaktim, Rabu (4/8/2021).
Dalam surat yang diantar langsung ke Wako Jaktim pada 4 Agustus 2021, APBP memprotes keras pemadaman lampu secara sepihak dan tanpa kajian yang jelas di sepanjang kawasan Banjir Kanal Timur.
Karena selain menggangu aktivitas ekonomi UMKM yang ada disana, juga tempat umum yang gelap ini bisa berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya
Sementara itu, Ricky Gultom selaku perwakilan SAPMA Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Cabang Jaktim menuturkan diberlakukannya pemadaman lampu di sepanjang banjir Kanal Timur, sangat berdampak terhadap pelaku ekonomi, khususnya para pelaku usaha pedagang kaki lima (PKL).
Pemadaman lampu tersebut juga berdampak kepada keamanan masyarakat, dimana area tersebut berpotensi menimbulkan tindak kriminal.
“Maka dari itu, kami meminta kepada Wako agar dapat segera menyalakan lampu di kawasan Banjir Kanal Timur demi kenyamanan dan keamanan masyarakat setempat,” terangnya.
Setali tiga uang, Wixen Nando selaku Koordinator Daerah (Korda) BEM Nusantara DKI Jakarta menambahkan bahwa pemadaman sepihak yang dilakukan oleh Pemkot Jaktim adalah bentuk arogansi aparatur negara karena kebijakan tersebut dilakukan tanpa imbauan dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat sekitar.
“Kami pikir ini fasilitas publik, artinya selain merugikan para PKL, juga merugikan masyarakat lainnya yang tidak bisa memanfaatkan fasilitas tersebut pada malam hari,” ucap Wixen.
Terpisah, Teofilus Mian Parluhutan selaku Direktur Eksekutif Gerakan Muda Visioner mengungkapkan tempat-tempat umum yang gelap ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk beraksi.
Seharusnya Wako sebagai pemimpin tertinggi di Jaktim bisa lebih menguatkan berkoordinasi dengan seluruh elemen seperti TNI/Kodim, Polri/Polres dan Organisasi Masyarakat dan Kepemudaan untuk memastikan kesadaran masyarakat untuk mengurangi mobilitas dan mengurangi aktivitas yang tidak perlu. Bukan malah menimbulkan masalah baru.
“Belum lagi kalau kita berbicara perputaran ekonomi yang ada di Banjir Kanal Timur. Di sepanjang pinggir Banjir Kanal Timur ada juga ada kegiatan ekomoni UMKM,” tambah Teo.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sebanyak 98% usaha pada level mikro atau sekitar 63 juta terkena dampak pandemi Covid-19.
Jumlahnya tentu akan membesar seiring lamanya kebijakan PPKM berkepanjangan di sejumlah daerah. Bahkan, menurut catatan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), hampir separuh UMKM di Indonesia akan bangkrut pada Desember 2020.
“Bukankah ini sangat menyeramkan. Dengan situasi sulit penuh ketidakpastian ini seharusnya Pak Wako sebagai pemimpin harus lebih arif dan bijaksana. Kebijakan beliau dalam mematikan lampu secara sepihak sangat mempersulit keadaan para pelaku usaha dan kemungkinan mematikan perputaran ekonomi di daerah tersebut,” jelasnya.(ilang)
